BUPATI Banjar H Saidi Mansyur menghadiri Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik dan Peresmian 26 Mal Pelayanan Publik (MPP), di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta Senin (5/12).
Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat membuka pencanangan mengatakan, Reformasi Birokrasi bukan sekedar rutinitas, apalagi beban, tetapi kebutuhan atau keharusan, karena menjadi daya ungkit atau akselerasi untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional.
”Reformasi birokrasi Indonesia telah memasuki tahap ketiga roadmap RB Nasional periode 2021-2024, untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis menuju birokrasi kelas dunia. Namun guna mencapai cita-cita ini masih ada tantangannya,” ujarnya.
Selaku Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), Ma’ruf Amin mengapresiasi gagasan penajaman Reformasi Birokrasi Tematik berbasis prioritas program pembangunan yang diinisiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
”RB tematik perlu didorong untuk memperkuat peran birokrasi guna mendukung agenda prioritas Nasional, baik penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi administrasi dan program prioritas lainnya,” tandasnya.
Oleh karena itu, KemenPAN RB dan Kementerian lembaga lain serta seluruh pemerintah daerah mutlak mendukung pelaksanaan komitmen RB tematik. Dia juga mengapresiasi pimpinan daerah yang telah berbenah melaksanakan program penyederhanaan birokrasi.
”Transformasi birokrasi ini selanjutnya diikuti penerapan mekanisme kerja baru,” katanya.
Ma’ruf Amin menambahkan, saat ini terdapat 77 MPP yang sudah diresmikan di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, ditambah 26 MPP yang diresmikan hari ini.
”Keberadaan 103 MPP ini tidak hanya menandakan keberhasilan pemenuhan target 2022, tapi juga bentuk konkret hasil kolaborasi antar sektor menuju integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas,” ucapnya.
Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, salah satu cara mewujudkan reformasi birokrasi tematik adalah menyediakan pelayanan berkualitas untuk masyarakat.
”Kehadiran MPP ini mempermudah masyarakat mengakses pelayanan perizinan maupun non-perizinan di satu tempat,” katanya.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatangan prasasti secara digital oleh MenPAN RB dan 26 kepala daerah disaksikan langsung Wapres menandai diresmikannya 26 MPP tersebut.
Termasuk Bupati Saidi Mansyur yang ikut menandatangani prasasti untuk MPP Kabupaten Banjar. (adv/K-2)
