Kondisi bangunan SDN Alalak Tengah 2 mengalami kerusakan parah, bahkan memprihatinkan, namun belum juga diperbaiki, karena bukan prioritas pada anggaran 2023.
BANJARMASIN, KP – Bangunan SDN Alalak Tengah 2, Jalan Alalak Tengah Nomor 11 Kecamatan Banjarmasin Utara, kondisinya rusak dan memprihatinkan.
Sejumlah dinding, plafon dan pagar terlihat rusak akibat mengalami pelapukan dan dimakan rayap.
Bahkan dinding kayu di ruang kelas 1 bolong, akibat lapuk di makan rayap. Tidak hanya itu, sejumlah plafon bangunan terbuka akibat terkena rembesan hujan.
Penjaga sekolah SDN Alalak Tengah 2, Syamsudin mengatakan kerusakan bangunan ini sudah terjadi sejak puluhan tahun.
“Padahal sempat mendengar ada rencana perbaikan pada 2021 atau 2022, tetapi sampai sekarang belum juga direalisasikan,” kata Syamsudin.
Syamsudin mengungkapkan, sebenarnya bangunan sekolah tersebut sudah pernah direhab, tetapi itu sudah lama sekali, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, tapi setelah itu kembali mengalami kerusakan.
“Bangunan baru dan bukan dari kayu, adalah toilet dan sekretariat baru, kira-kira dibangun sekitar dua tahun lalu,” tambahnya.
Bangunan sekolah ini terus mengalami kerusakan, terutama akibat air pasang yang merendam lantai hingga teras sekolah.
Syamsudin berharap agar bangunan sekolah yang rusak segera diperbaiki, agar anak sekolah merasa nyaman mengikuti pelajaran, mengingat kerusakan plafon juga berpotensi menyebabkan kecelakaan.
“Kita juga takut, plafon yang rusak bisa jatuh pada saat anak belajar di sekolah, ataupun menimbulkan kecelakaan,” ujar Syamsudin.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Nuryadi mengatakan, perbaikan SDN Alalak Tengah 2 akan dilakukan pada 2024 mendatang.
“Bangunan SDN Alalak Tengah 2 akan diperbaiki pada 2024 mendatang,” kata Nuryadi.
Ditambahkan, sebenarnya perbaikan gedung sekolah ini bisa dilakukan pada 2023, namun tidak bisa dilakukan, karena bukan prioritas pada anggaran Dinas Pendidikan tahun ini.
“Kalau dianggarkan pada perubahan, itu sifatnya cepat hanya untuk perbaikan kecil, sementara rehabilitasi itu waktunya lama lebih dari tiga bulan, sehingga harus dialokasikan pada APBD murni,” jelasnya.
Menurutnya, bangunan sekolah ini terlalu dekat dengan pemukiman penduduk sehingga tidak menjadi akses langsung.
Nuryadi menyatakan, hal ini sudah menjadi catatan sejak 2019, mengingat bangunan SD ini dinilai tidak layak digunakan.
“Masyarakat harus memiliki rasa memiliki, pertama menjaga, kalau memang sekolahnya kurang bagus, peran masyarakatlah untuk membantu sekolah, sehingga pemerintah dapat terbantu,” ujar Nuryadi.
Apalagi, pendidikan ini tidak tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab orang tua dan masyarakat di sekitar sekolah, mengingat tanggung jawab pemerintah memiliki batasan-batasan.
“Pemerintah memerlukan waktu perencanaan dan alokasi anggaran, tidak serta merta memperbaiki bangunan yang rusak, harus ada usulan lebih dulu,” ungkapnya. (mar/K-7)
