Batulicin, KP – Bank Kalsel Cabang Batulicin ditargetkan mampu menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) pada 2023 sebesar Rp70 miliar.
“Rencananya, 75 persen KUR ini akan disalurkan pada sektor perdagangan,” kata Koordinator UMK Bank Kalsel Cabang Batulicin, Herman, usai menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Kalsel, Jumat siang, di Batulicin.
Herman mengungkapkan, saat ini alokasi KUR yang siap disalurkan tercatat ada sekitar Rp3 miliar lebih dan program ini dimulai Februari 2023.
“Kita belum salurkan mulai awal Januari lalu, karena masih menunggu aturan dari Kemenkeu RI,” tambahnya.
Ditambahkan, pihaknya akan mengejar target bulan ini, mengingat aturan dan anggarannya KUR sudah siap realisasikan.
Dia menuturkan, cakupan skala prioritas utama yang saat ini tengah didorong pihaknya adalah sektor perkebunan dan perdagangan.
“Yakni perkebunan sawit, karet hingga kelontongan (kios) ketiga ini yang unggul di daerah Tanah Bumbu,” ungkap Herman.
Namun demikian, sektor pendukung lainnya juga tengah digarap pihaknya supaya KUR yang dijalankan mampu maksimal.
“Ada juga pertanian dan jasa penyewaan rumah (real estate) artinya seluruh sektor sudah masuk,” ujarnya.
Sebagai optimalisasi, total penyaluran dari seluruh unit yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu mencapai Rp21 miliar.
“Kalau dari target per unit sekitar Rp4 miliar dan itu rata kami bagi,” jelas Herman.
Namun, seperti daerah pelosok yang kebanyakan adalah KUR mikro di bawah Rp100 juta itu sebesar Rp3,7 miliar bedanya disana. Nah, jadi satu triwulan target keseluruhan adalah Rp21 miliar.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengharapkan, penyaluran KUR yang diprogramkan Bank Kalsel Cabang Batulicin mampu mendorong dan penumbuhkan perekonomian masyarakat.
“Termasuk pertanian yang saat ini menjadi fokus dalam melakukan pengendalian inflasi,” kata politisi Partai Golkar.
Ditambahkan, KUR sangat dibutuhkan masyarakat atau pun UMKM, sehingga Bank Kalsel dapat mempermudah persyaratan untuk memperoleh kredit tersebut.
“Apabila tidak dibantu, maka, perekonomian bakal stagnan, meski kita ketahui ada regulasi yang mengatur tetapi setidaknya dipermudah,” tambah Yani Helmi.
Yani Helmi mengungkapkan, dari hasil pembicaraan dengan masyarakat, bagi yang belum pernah meminjam hanya dikenakan beban angsuran sebesar 6 persen. Sebaliknya, apabila pernah meminjam akan dikenakan angsuran sebanyak 8 persen.
“Sebagai bank milik pemerintah, yang dipercaya menyalurkan KUR dapat dimudahkan agar mempermudah masyarakat sehingga perekonomian menggeliat,” tegas Paman Yani, panggilan akrab Yani Helmi.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kalsel, Burhanuddin, mengungkapkan, adanya program KUR dari Bank Kalsel bisa menjadi satu-satunya alternatif untuk masyarakat mendapatkan bantuan modal atau kredit.
“KUR membantu masyarakat kecil untuk mendapatkan modal, sehingga kepercayaan ini jangan disalahgunakan, namun dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraannya,” kata politisi Partai Golkar.
Kunjungan kerja ini dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo, didampingi Kepala Kantor Bank Kalsel Cabang Batulicin, Aziz Nurhakim beserta jajarannya. (lyn/KPO-1)
