Bupati Tapin Menerima Penghargaan Kemendagri RI Atas Kinerja Penurunan Stunting

RANTAU, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kabupaten Tapin meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas kinerja terbaik dalam pelaporan upaya penurunan dan pencegahan stunting.

Penghargaan itu diserahkan pada Pra Musrenbang Tematik Stunting 2026 berlangsung Aula Bappelitbang Tapin, Kamis (26/3/2026).

Kepala Bappelitbang Tapin, Meidy Haris Prayoga, menyebut capaian tersebut menempatkan Tapin sebagai salah satu daerah dengan kinerja pelaporan terbaik dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting tingkat kabupaten/kota se-Indonesia.

“Penilaian didasarkan pada ketepatan waktu dan kualitas pelaporan sesuai petunjuk teknis dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Tapin, H Yamani. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan apresiasi kepada sejumlah perangkat daerah dan mitra yang dinilai berkontribusi signifikan, antara lain Tim PKK Tapin, Puskesmas Lokpaikat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) Kecamatan Tapin Utara.

Menurut Meidy, konsistensi pelaporan menjadi kunci dalam mengukur efektivitas program, termasuk realisasi anggaran dan capaian intervensi di lapangan. Ke depan, pemerintah daerah akan memperkuat sistem monitoring dari tingkat desa hingga kabupaten, termasuk publikasi data di seluruh lokus stunting.

“Pelaporan bukan sekadar administrasi, tapi alat evaluasi untuk memastikan program tepat sasaran,” katanya.

Bupati Tapin H Yamani menegaskan penghargaan tersebut menjadi pemacu untuk meningkatkan kinerja, bukan alasan berpuas diri. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah menjaga disiplin pelaporan serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.

“Capaian ini harus diikuti kerja nyata di lapangan. Target kita jelas, menekan angka stunting hingga mendekati nol persen,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Tapin menargetkan penurunan stunting secara signifikan hingga 2030 melalui penguatan program gizi spesifik dan sensitif, serta inovasi yang didukung alokasi anggaran di setiap perangkat daerah.(abd/KPO-3)