Kandangan, KP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) melaksanakan rapat paripurna, Senin (6/2/2023) yang dipimpin Ketua Ahmad Fahmi didampingi Wakil Ketua I Kartoyo.
Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad beserta jajaran pejabat SOPD, hadir dalam rapat dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi, terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pemberian insentif/pemberian kemudahan kepada masyarakat/investor.
Pada intinya, keenam fraksi DPRD semua fraksi mendukung Ranperda tersebut dibahas lebih lanjut, pada tingkatan rapat berikutnya.
Fraksi PKS melalui Sadyi Masun mengusulkan, Ranperda juga menambahkan kriteria yang bertujuan menjangkau semua pelaku usaha. Yakni, menyelenggarakan kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta memperkerjakan penyandang disabilitas.
Fraksi Nasdem mengatakan, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah, dan memberikan insentif atau kemudahan kepada masyarakat/investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah.
Fraksi PKB melalui Rahmat Iriadi menambahkan, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal daerah, dimaksudkan guna menarik investor, agar melakukan investasi untuk mendukung percepatan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan, dan berujung pada kesejahteraan rakyat.
“Investasi berkorelasi positif dengan pendapatan daerah, secara umum dapat dikatakan jika investasi naik, maka pendapatan daerah cenderung naik,” ujarnya.
Fraksi Golkar melalui Yoga Lesmana mengimbau, Ranperda tersebut perlu dititikberatkan pada pola yang bertujuan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penekanan angka kemiskinan, tersedianya lapangan kerja, peningkatan produk domestik regional bruto, serta substansi yang berpihak terhadap kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
Fraksi PDIP Muhazerrachman berujar, Ranperda tersebut dapat mendorong investasi, yang diharapkan memberikan manfaat dalam memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi pengangguran di daerah.
Wabup HSS Syamsuri Arsyad mengatakan, pandangan fraksi DPRD terhadap Ranperda tersebut akan menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah.
“Secara pribadi kami sudah mencatat, termasuk para SKPD mereka juga mencatat, apa yang menjadi harapan-harapan dalam Ranperda ini,” tuturnya.
Ia berharap, pada tahapan berikutnya pembahasan Ranperda tersebut cepat diselesaikan. (tor/K-6)
