Medan, KP – Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 dilaksanakan di Gedung Serbaguna, Jalan Williem Iskandar/Jalan Pancing, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Beberapa pejabat kenegaraan dan negara sahabat berhadir pada kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Jokowi menyebut dulu permasalahan pers adalah kebebasan pers. Menurutnya, sekarang apakah tetap sama.
Ia menilai sudah bergeser, karena semua orang sudah bebas membuat berbagai tulisan atau berita.
Disebutnya, pers saat ini sudah cukup bebas sebab siapapun bisa membuat berita dengan sebebas-bebasnya. Jokowi menyampaikan masalah utama pers saat ini adalah pemberitaan yang bertanggung jawab.
Masyarakat dibanjiri berita dari media sosial dan media digital lainnya. Termasuk, dari platform asing yang membanjiri berita dengan hanya mementingkan sisi komersial saja.
“Masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing dan umumnya tidak beredaksi atau dikendalikan oleh AI (artificial intelligence/kecerdasan buatan).
Algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional,” jelasnya.
Ia melihat banyak berita beredar yang mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik. Dia menekankan pemberitaan seperti ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat Indonesia.
“Kita akan semakin Kehilangan. Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita. Media konvensional yang beredaksi semakin terdesak dalam peta pemberitaan,” tutur Jokowi.
Di tengah suasana seperti ini, ujarnya, media mainstream justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi.
Media arus utama menyajikan informasi yang terverifikasi dan menjalankan peran sebagai communication of hope yang memberi harapan pada masyarakat.
Jokowi menyebut, peran utama media kini semakin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta, terutama di tengah keganasan post truth, pasca fakta dan pasca kebenaran.
Media mainstream punya tugas berat menjadi rumah penjernih informasi, namun pada sisi lain pers sedang tidak baik-baik saja. “Saya ingin mengatakan bahwa dunia pers tidak sedang baik-baik saja. Saya ulang, dunia pers tidak sedang baik-baik saja,” ujar Jokowi.
Lembaga pers kini sulit mendapat pemasukan karena harus bersaing dengan platform digital yang dikuasi pihak asing. Jokowi tak ingin itu terjadia. Ia mendorong industri pers melalui media mainstream harus tetap berkelanjutan.
Ia mengaku sedih dengan kenyataan bahwa industri media konvensional saat ini menghadapi tantangan berat. Pasalnya, 60 persen belanja iklan media diambil oleh platform asing.
“Keberlanjutan industri media konvensional juga menghadapi tantangan berat. Saya mendengar banyak mengenai ini bahwa sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital terutama platform platform asing. Ini sedih loh kita,” katanya.
Sebagai solusi, Jokowi mengundang beberapa tokoh pers untuk berbicara mengenai masalah ini pada Rabu malam (8/2). Pada kesempatan itu ia menyatakan Menteri Komunikasi dan Informatika telah mengajukan izin prakarsa mengenai rancangan peraturan presiden (Perpres) tentang kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers. Aturan ini untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas.
Selain itu juga terdapat usulan lain yakni, rancangan Perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Jokowi pun ingin perpres ini rampung dalam kurun satu bulan.
“Saran saya bertemu, kemudian dalam satu bulan ini harus selesai mengenai Perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan. Saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini,” jelas Jokowi.
Dia menyadari bahwa diambilnya 60 persen belanja iklan oleh platform asing akan membuat sumber keuangan media konvensional menjadi semakin berkurang. Kendati beberapa media sudah mulai bermain di digital, keberadaan platform asing masih tetap mengancam.
“Sebagian media mainstream sudah mengembangkan diri ke media digital tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita,” kata dia. (mns/K-2)
