Marabahan, KP- Rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah melalui zoom meeting langsung dengan menteri Dalam Negeri RI Jenderal pol(Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D selain memberikan arahan berbuka puasa bersama juga meminta kepada para kepala daerah untuk lebih memperbanyak kegiatan pemberian bantuan sosial (bansos), baik tunai maupun non tunai.
Pertemuan daring mingguan ini sendiri bertujuan mengantisipasi terjadinya lonjakan inflasi di seluruh Indonesia diikuti seluruh kepala daerah secara daring.
Mendagri mengawali rakor dengan memberikan arahan tentang larangan berbuka puasa bersama oleh Presiden yang tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama yang diteken Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung pada 21 Maret 2023.
Tito sebutkan pada kesempatan Ramadhan ini sebaiknya acara buka puasa bersama dimanfaatkan untuk terjun langsung ke masyarakat.
“Instruksi presiden tentang larangan buka puasa bersama bagi ASN maksudnya adalah buka puasa bersama para pejabat, lebih baik anggarannya untuk membantu masyarakat, ” sebutnya.
Disampaikan Tito terkait persiapan menghadapi hari raya Idul Fitri bahwa ada beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga, diantaranya cabai rawit merah, bawang putih, jagung, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
“Untuk produksi pangan sebenarnya sudah cukup, kecuali untuk bawang putih karena sampai sekarang kita masih impor dari luar. Tetap harus dipantau pendistribusian pangan saat ini untuk mencegah terjadi distrubusi tertahan di distributor,” ucap Tito.
Mendagri Tito dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri menyampaikan, bahwa pihaknya juga meminta kepada para kepala daerah untuk lebih memperbanyak kegiatan pemberian bantuan sosial (bansos), baik tunai maupun non tunai.
“Manfaatnya penting untuk membantu masyarakat tidak mampu yang rentan. Itu akan memperkuat daya beli masyarakat. Kalau diberikan uang tunai atau diberikan sembako, maka ketahanan pangannya akan kuat dan akan berdampak pada pengendalian inflasi,” jelas Mendagri Tito.
Terkait penekanan inflasi di Kabupaten Barito Kuala, Pj Bupati Batola Mujiyat segera melakukan rapat dengan Forkopimda dan SKPD terkait. Terutama penanganan Banjir di Kecamatan Jejangkit yang kembali terjadi.
“Banjir ini harus kita segera atasi, ini salah satu langkah kita dalam pencegahan inflasi pula, “ Sebutnya.
Mujiyat berikan opsi penyediaan pompa air dan melakukan penanggulan sungai demi mengatasi banjir yang sudah ikut menghambat pertanian di Jejangkit ini.
“Akan kita ajak bicara juga perusahaan sawit yang ada di Jejangkit, supaya ada sumbangsihnya bagi masyarakat, “ tegas Mujiyat.
Melalui aplikasi Zoom Meeting, Penjabat (Pj) Bupati Barito Kuala (Batola) Mujiyat, S. Sn, M. Pd ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di rumah jabatan Bupati di Marabahan, Senin (27/3).
Turut mendampingi Pj Bupati, Forkopimda, Sekretaris Daerah Batola Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M. SC, Asisten Bidang Administrasi Umum Wiwin Masruri, BPS Batola serta para kepala SKPD terkait. (ag/KPO-1)
