Banjarmasin, KP – Program satu desa satu bidan masih menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kalsel, agar menjadi prioritas kegiatan Dinas Kesehatan Kalsel pada 2023 ini.
“Faktanya, program ini belum terealisasi, karena banyaknya desa yang tidak memiliki bidan,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gina Mariati pada rapat kerja bersama Dinkes Kalsel dan UPTD tentang rencana realisasi program kegiatan tahun anggaran 2023 dan rencana kerja tahun anggaran 2024, Rabu (1/3/2023), di Banjarmasin.
Bahkan diharapkan, program ini dilanjutkan agar bisa mengurangi angka kematian ibu dan bayi dengan persalinan yang ditangani bidan, serta menekan angka stunting di wilayah Kalsel.
Kepala Dinkes Kalsel, dr Diauddin mengatakan, telah mengusulkan bantuan tenaga kontrak untuk ditempatkan sebagai bidan desa, bahkan usulan tersebut sudah dilayangkan pada 12 Januari lalu.
“Kita sudah usulkan pengangkatan tenaga kontrak ke Kementerian untuk mengisi bidan yang belum ada untuk Program Satu Desa Satu Bidan, tapi belum ada balasan,” tandasnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin mengatakan, hal tersebut perlu ditindaklanjuti, agar tiap desa di wilayah Kalsel memiliki bidan, yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita masih memerlukan banyak sekali tenaga kontrak di bidang kesehatan sehingga ini perlu ditindaklanjuti ke Kementerian Kesehatan,” kata politisi Partai Gerindra.
Hal ini harus bersama-sama diperjuangkan agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kalsel bisa ditingkatkan. “Paling tidak harus dicarikan solusinya,” tegas Lutfi Saifuddin.
Di sisi lain, Lutfi Saifuddin juga mempertanyakan terkait usulan Aplikasi Kalsel sehat yang dipromotori oleh Komisi IV, namun pihak Dinkes mengatakan bahwa pusat telah membuat aplikasi serupa.
“Sebetulnya kita terlebih dahulu mengusulkan, tapi karena mungkin belum ada tindak lanjut, akhirnya saat ini sudah ada Aplikasi Satu Sehat dari Kementerian Kesehatan,” ungkapnya.
Namun ini tentu sebetulnya berbeda dengan maksudkan terkait usulan ini, sehingga ada hal-hal yang tentunya mungkin masih bisa diupayakan agar bisa meningkatkan PAD melalui aplikasi khusus masalah kesehatan ini.
“Bukan hanya bergantung pada aplikasi yang dikeluarkan oleh pusat,” tegas Lutfi Saifuddin.
Sementara itu, Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) mengeluhkan sarana dan pra sarana yang dirasa cukup memprihatinkan akibat kurangnya pemeliharaan.
“Ruang futsal rusak parah, mudah-mudahan dengan diperbaiki itu bisa meningkatkan PAD,” kata Kepala BKOM Kalsel, Sucilianti Akbar.
Selain itu, lantai bangunan dan dinding hancur, atap bocor bahkan terkadang sampai banjir, gedung senam runtuh di sebelah kanan.
Sucilianti juga mengungkapkan, BKOM telah melakukan MoU dengan sembilan instansi, agar jika instansi tersebut ingin melakukan pemeriksaan kebugaran kesehatan, dapat melakukannya di BKOM.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IV, Wahyudi Rahman mengatakan, akan mengundang Bappeda untuk ikut ke Kemenkes.
“Agar Bappeda nanti harus dihadirkan agar keluhan ini bisa diakomodir dalam perencanaan pembangunan ke depan,” ujarnya. (lyn/KPO-1)
