Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
Hukum & Peristiwa

Bupati Meranti Muhammad Adil yang Ditangkap OTT KPK, Pernah Ancam Meranti Diserahkan ke Malaysia

×

Bupati Meranti Muhammad Adil yang Ditangkap OTT KPK, Pernah Ancam Meranti Diserahkan ke Malaysia

Sebarkan artikel ini
IMG 20230407 WA0013
Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil (KP/ IG muhammad_adil_riau)

JAKARTA, KP – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan atau OTT Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil dan sejumlah pejabat Pemkab Meranti serta pihak swasta terkait kasus tindak pidana korupsi pada Kamis (06/04/2023) malam.

Juru bicara KPK, Ali Fikri Jumat (7/4) mengungkapkan, saat ini Bupati Meranti bersama tersangka lainnya masih dilakukan interogasi oleh Satgas KPK di Mapolda Riau. Selain itu, tim KPK lainnya juga masih berada di Meranti untuk melakukan penggledahan.

Kalimantan Post

“Saat ini tim KPK masih bekerja. Terus kami kumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak,” kata Ali Fikridikutif kalimantanpost.com dari berita viva.co.id, Jumat (07/04).

Ali memastikan setelah giat penindakan selesai di lokasi, Bupati dan sejumlah pihak yang diamankan bakal dibawa ke Jakarta.

Penangkapan terhadap Bupati Meranti Muhammad Adil mengejutkan banyak pihak. Sebab, Adil pernah membuat kontroversi dengan menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) isinya iblis atau setan.

Pernyataan itu disampaikan Adil dalam rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia di Pekanbaru Kamis 8 Desember 2022. Adil saat itu meluapkan emosinya ke Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman.

Dalam acara tersebut, turut hadir Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi Pembangunan, Laode Ahmad, Gubernur Riau Syamsuar dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Mendagri Agus Fatoni.
Pada saat itu, Muhammad Adil mempertanyakan soal dana bagi hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.

“Saya tadi sedikit protes pidato pak gubernur ada penurunan DBH di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada ya, tapi di tempat saya itu DBH bukan malah menurun. Minyak kami itu malah bertambah banyak,” kata Adil dikutip dari Youtube Diskominfotik Provinsi Riau, Senin 12 Desember 2022.

Baca Juga :  JN Diringkus Satnarkoba Polres HST

Dalam video yang diunggah, Adil menyebutkan wilayah Meranti mendapatkan 8000 barel/d minyak. Akan tetapi, ia mengaku tidak mendapatkan penjelasan dari Kemenkeu berapa total yang seharusnya mereka terima.

Sebut Kemenkeu Iblis
Kemudian, Adil menyebutkan dirinya sudah tiga kali mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk dilakukannya audiensi secara langsung. Namun, dirinya ditawarkan untuk melakukan audiensi secara daring atau online.

“Ini untuk pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai tiga kali menyurati ibu menteri (Menkeu Sri Mulyani) untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia juga mengancam jika Pemerintah Pusat tidak mau mengurus daerah Meranti, ia minta daerahnya diserahkan ke Malaysia. Selain itu, ia juga memastikan akan melakukan gugatan hukum jika pembagian dana bagi hasil migas tersebut

“Jika Bapak Presiden Jokowi tidak mau urus, kasihkan kami ke negeri sebelah. Apa perlu meranti angkat senjata?,” ujar dia. “Jika tidak bisa juga, kita ketemu di Mahkamah. Izin pak, saya eneg menghadap bapak ini (Dirjen Keuangan), saya lebih baik keluar,” tegasnya

Selain pernyataan-penyataannya yang mengejutkan berrdasarkan penulusuran kalimantanpost.com di instagram pribadinya, muhammad_adil_riau ternyata cukup menarik kepribadiannya.

Diunggahan instagramnya, terlihat Adil memakai topi dan sepatu bot mengangkat beberapa rak telur untuk disalurkan ke korban terdampak banjir di empat desa Kecamatan Rangsang Barat, 16 Desember 2022.

Ada lagi foto Adil mengayuh sampan di obyek wisata Telaga Air Merah Desa Tanjung Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti.

Bukan itu saja, Kepulauan Meranti juga mendapat penghargaan tingkat nasional dari Kementerian Hukum dan HAM Kategori kabupaten peduli Hak Asasi Manusia diserahkan Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin di Jakarta pada 12 Desember 2022. (Mau/KPO-3)

Iklan
Iklan