PALANGKA RAYA, kalimantanpost.com – Pelaksanaan Otonomi Daerah bukan hanya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan serta mensejahterakan masyarakat di daerah.
Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Edy Pratowo saat memimpin Apel Besar Lingkup Pemprov Kalteng, bertempat di halaman Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (26/4/2023).
Acara sekaligus dirangkai dengan upacara peringatan hari Otonomi Daerah ke XXVII tahun 2023 bertema Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul.
Ditambahkan Edy Pratowo, ada baiknya mengingat kembali pemahaman mengenai Otonomi Daerah dimana hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal.
“Hal ini dilakukan dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan,” tuturnya.
Ditambahkannya, kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tujuan inti dari adanya otonomi daerah. Untuk itu, operasionalisasi otonomi daerah lebih mengacu pada bagaimana masing-masing daerah lebih berperan dan proaktif untuk mengembangkan semua potensi yang ada demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wagub menjelaskan, berkaitan otonomi daerah itu perlu memperhatikan beberapa yakni pertama, peran desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah seharusnya lebih dimaksimalkan. Ini dimaksudkan agar daerah dapat melakukan fungsinya secara efektif dan efisien yang didukung dengan sumber-sumber keuangan yang memadai, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah yang mendorong perkembangan wilayahnya.
Kedua, evaluasi sebagai kontrol pemanfaatan potensi daerah baik berupa komoditas unggulan, pajak, retribusi, serta sumberdaya yang dimiliki agar pemanfaatannya dapat optimal sebagai sumber pendapatan daerah.
Ketiga, pemberian dukungan pada pengembangan ekonomi lokal baik berupa modal, fasilitas, dan kebijakan yang mendukung serta pembekalan keterampilan bagi masyarakat, guna meningkatkan pendapatan daerah serta mendorong kemandirian daerah agar tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Keempat, perlunya dilakukan perancangan strategi pengalokasian dana transfer dan belanja daerah secara efektif dan efisien agar penggunaan sumber dana bukan hanya untuk pengeluaran rutin, namun lebih ditekankan pada pengeluaran pembangunan dan modal.
Kelima, pembangunan tidak hanya ditekankan pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memperhatikan pembangunan manusia di dalamnya, sehingga kualitas hidup masyarakat lebih terjamin dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Upacara diikuti oleh Sekretaris Daerah ProvinsinKalteng, Asisten dan Staf Ahli Gubernur Kalteng, Kepala Perangkat Daerah Pemerintah di Lingkungan Provinsi Kalteng serta seluruh ASN dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemprov Kalteng.(Drt/KPO-3)
