Banjarmasin, KP – Dugaan suap atau korupsi penerimaan jalur Mandiri di ULM dan kasus Gedung Laboratorium BPOM serta lainnya “digoyang” (demo” serta suarakan massa dari KAKI di Kejati Kalsel, Kamis (4/5).
Massa dari LSM (Lembaga Swadaya Masyatakat) KAKI (Komite Anti Korupsi Indonesia) Kalsel, ini pada aksinya di depan Kantor Kejati Kalsel dihadapi pimpinan yang diwakili Plh Kasi Penkum, Roy Arland SH MH.
Ketua LSM Kaki Kalsel, A Husaini mengatakan Kejati Kalsel harus transparan, sejauh mana kasus dugaan korupsi yang telah disampaikan pihaknya beberapa bulan kebelakangan.
Bail terkait dugaan kasus korupsi jembatan HKSN dan Gedung Laboratorium Pelayanan Publik Balai Obat dan Makan (BPOM) Kota Banjarmasin yang menelan biaya Rp 27 miliar.
Kemudian ini terkait dugaan korupsi atau suap pada penerimaan mahasiswa baru di salah satu fakultas ULM (Universitas Lambung Mangkurat) melalui jalur mandiri.
Lainnya belum ada kejelasan, begitu juga proses lelang atau tender proyek pemerintah yang rumit karena diatur beberapa regulasi.
“Aturan ada yang masih sengaja dilanggar oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun panitia lelang,” ucapnya.
Pelanggaran tersebut, lanjutnya diduga dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu peserta tender dan merugikan peserta lainnya.
“Bahkan, dengan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan PPK maupun Pokja ini berpotensi mengakibatkan terjadinya kebocoran keuangan negara yang luar biasa,” tambahnya.
Pihaknya meminta, aparat penegak hukum untuk mengendus modus memperkaya diri sendiri yang dilakukan salah satu pihak.
Tentunya, dengan memanfaatkan kekuasaan serta berdampak pada kebocoran keuangan negara.
“Kami meminta Kejaksaan dan KPK RI untuk menindak tegas pelaku kecurangan dalam pelaksanaan tender proyek pemerintah tersebut,” teriaknya ketika itu.
Sementara Plh Kasi Penkum Kejati Kalsel, Roy Arland tidak menampik adanya laporan yang masuk terkait dugaan korupsi penerimaan jalur mandiri di ULM dan kasus lainnya.
Saat ini pemeriksaan dilakukan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan juga Inspektorat Kemendikbudristek.
“Jadi kita menunggu proses dari APIP dan Inspektorat, kami juga memanggil beberapa pihak terkait, namun lebih ke pulbaket,” jelasnya.
Jurdil
Selain di Kantort kejati, massa juga melakukan aksi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel.
Menyatakan dukungan kepada KPU dalam menyelenggarakan Pemilu tahun 2024, baik itu Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah agar benar-benar demokratis, jujur dan adil (Jurdil).
“Kami mendorong agar KPU Kalsel memastikan pesta demokrasi berjalan dengan baik dengan anggaran besar yang digelontarkan dari negara,” tambah Husaini.
Massa ditemui Komisioner KPU Kalsel Edy Ariansyah dan Nur Zazin.
“Khususnya dalam mengawal dan menangani money politics pada Pemilu 2024,” jelasnya.
Sementara Edy Ariansyah menyampaikan pihaknya berupaya mengawal semua tahapan dan pelaksanaan pemilu 2024 yang berkualitas.
“Kami terus mengawal setiap tahapan untuk suksesnya penyelenggaraanPemilu 2024,” jelasnya.
Edy juga mengimbau agar semua eleman masyarakat termasuk LSM ikut berpartisipasi untuk memastikan demokrasi pemilu berkualitas.
“Pemilu tidak hanya soal siapa yang menang, ini sebagai sarana untuk menyatukan seluruh anak bangsa Indonesia meskipun berbeda perbedaan,” ujarnya.
Senada, Nur Zazin mengajak masyarakat untuk melaporkan ke Bawaslu dan KPU kalau ada permasalahan terkait Pemilu 2024.
“Kami jajaran KPU semua bertekad untuk menjaga integritas dan melaksanakan Pemilu sesuai yang berlaku,” ujar Nur Zazin. (K-2)
