BARABAI, kalimantanpost.com – Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) cukup banyak obyek wisata yang menarik dan bisa ‘dijual’ ke wisatawan lokal maupun manca negara. Apabila obyek wisata tersebut dikelola dengan baik, akan memperoleh pendapatan miliiar rupiah.
Hal itu terungkap dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tahun 2023 yang diadakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel di Pendopo Kabupaten HST, Kamis (20/7/2023)
Acara workshop dibuka Bupati HST H Aulia Oktafiandi, dihadiri 161 kepala desa, nsur Forkopimda HST, pejabat terkait dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya Bupati Aulia mengatakan Pemerintah Desa adalah lini terdepan Pemerintah Daerah yang paling dekat dengan masyarakat dan paling mengerti akan kebutuhan daerahnya, sehingga diharapkan dapat aktif melakukan inovasi-inovasi dan perbaikan konstruktif dalam pembangunan di wilayah desanya masing-masing.
“Saya berharap dengan diselenggarakannya kegiatan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa ini, dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh seluruh perangkat desa,” katanya.
Ini, lanjut Bupati, sebagai pemantapan kinerja Pembakal dan Perangkat Desa di Kabupaten HST yang difasilitasi BPKP Perwakilan Provinsi Kalsel.
“Kegiatan ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman kepada Pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Terutama terkait mekanisme penyaluran dana desa, pertanggungjawaban dana desa dan pengelolaan keuangan desa,” katanya
Aulia juga berpesan agar pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum, transparan dan akuntabel serta partisipatif sehingga penggunaan dana desa lebih efektif dan efisien.
Acara dilanjutkan dengan pembacaan Pernyataan komitmen Bersama untuk mengelola serta mengawasi keuangan dan pembangunan desa yang transparan, cepat, tepat, terpadu dan akuntabel, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kab HST H M Fajaruddin diikuti seluruh peserta, kemudian dilanjutkan dengan penandatangan Pernyataan Komitmen Bersama.
Selanjutnya diadakan Diskusi panel dipandu oleh Plt Asisten Administrasi Umum Wahyudi Rahmad sebagai moderator, dengan Narasumber Anggota Komisi IV DPD RI, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Barabai, Kepala Kejaksaan Negara Hulu Sungai Tengah, Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Usai acara workshop, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Rudy M Harahap mengatakan desa di Kabupaten HST memiliki potensi dibidang pariwisata.
“Bila ditingkatkan pariwisatanya desa bisa memperoleh pendapatan atau mengumpulkan sekitar 4,5 miliar,” ujarnya.
Rudy pun ingin mendorong agar perangkat desa di HST bisa mengembangkan potensi pariwisata, sehingga menjadi usaha yang memperoleh penghasilan cukup bagus.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel ini menambahkan, kebetulan dari Balai Pelatihan punya Kemendes dan ada program pelatihan pengembangan desa wisata. “Kita ingin mensinergikan antara desa dengan Balai pelatihan tersebut,” ucapnya.
Selanjutnya, kata Rudy, bagaimana desa bisa mengembangkan Bumdes, agar perekonomian desa bisa berkembang, sehingga tingkat kemiskinan bisa turun
“Hasil evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, atensinya Pembakal (Kepala Desa) dan aparatnya harus banyak diberikan pelatihan. Jangan sampai mereka tersangkut hukum karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman,” tutupnya.
Diakhir acara dilakukan penyerahan cinderamata dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel kepada narasumber dan Bupati HST, serta cinderamata dari Bupati HST kepada Kepala Perwakilan BPKP Provin Kalsel. (Ary/KPO-3)
