BANJARMASIN, Kalimantapost.com – Politik uang atau money politic nampaknya sudah menjadi ” ‘budaya’ setiap digelar pemilihan umum (Pemilu) legislatif, pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah.
“Terjadi money politik dipengaruhi dua hal yakni budaya dan pendidikan,” kata nara sumber Prof Dr Anang Tornado S, SH, MH, MKn dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dalam Fokus Group Discussion
dengan tema pesan MUI untuk Pemilu berkualitas di di Zury Express Hotel Banjarmasin, Rabu (27/2023).
Dijelaskan guru besar Fakultas Hukum ULM ini, ada dikenal budaya tak nyaman bila keluarga atau kerabat mencaleg, padahal belum tentu sesuai dengan hati nurani.
“Faktor kedua, tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat sebagian besar masih rendah, Inilah yang menyebabkan terjadi money politk dalam Pemilu,” paparnya.
Menurut Anang Tornado, untuk menanggulangi masalah tersebut, khususnya money politik dengan meningkatkan pendidikan dan pengetahuan di masyarakat.
“Cara seperti dilakukan MUI hari ini cukup efektif dan ini bisa sebagai pilot proyek menularkan ke masyarakat,” tandasnya.
Lewat edukasi pendidikan masyarakat berpolitik apakah itu dilakukan MUI, Bawaslu dan lain-lalu, pengetahuan masyarakat bertambah dan ini bisa menghasilkan pemilu yang berkualitas.
Anang juga menyoroti tentang pemilih Gen Z. “Penelitian terakhir pemilih Gen Z, mereka memilih presiden tidak berdasarkan program atau penampilan tapi pilihannya berdasarkan sirkel atau kelompok,” ungkapnya.
Apabila mereka tidak ikut memilih berdasarkan sirkel, Gen Z itu akan dikeluarkan dari kelompoknya. Disni lain, generasi memiliki sikap bila tidak cocok dengan merekabakan menjauh dan gawatnya mereka akan golput
“Disinilah perlunya bisa masuk ke sirkel gen Z agar mereka mau memilih pimpinan yang amanah,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Kalsel, Muhammad Radini SHi, MH mengatakan pihaknya sangat merespon dengan digelarnya
Fokus Group Discussion dilaksanakan MUI Kalsel.
“Kita berharap adanya MUI sebagai organisasi keagamaaan, bisa membangun budaya partisipatif dalam masyarakat terutama dalam pemilu mendatang,” ujarnya.
Menurut dia, keterlibatan dan partisipasi masyarakat baik itu MUI, tokoh agama lain dan masyarakat akan bisa meminimalisir terjadinya money politik kedepannya dalam Pemilu.
“Bawaslu Kalsel melakukan berbagai langkah dengan penguatan sumber daya dijajarannya. Kami juga akan melibatkan seluruh masyarakat terkait pemilu,” tandasnya.
Radini pun sangat berharap partisipasi masyarakat dalam memberikan laporan tentang pelanggaran Pemilu ke Bawaslu. “Laporan masyarakat itu akan kami telusuri dan tindak lanjuti,” ucapnya.
Sementara itu salah satu peserta diskusi, Berry Furqon mengungkapkan MUI punya peran besar dalam mencegah atau mengurangi tidakan money politic dalam Pemilu 2024 mendatang.
“MUI bisa masuk melalui moral dan keagamaan dengan meminta pedakwah saat menjadi khatib di masjid maupun di majelis taklim tentang hukum dalam agama Islam bagi masyarakat yang memberi atau menerima uang saat Pemilu,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan (Kalsel), KH Husin Naparin menyerukan umat, khususnya di Banua jangan memberi atau menerima sogokan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di bulan Februari 2024 mendatang.
“Kita perlu mengingatkan kepada umat Islam yang sudah terbiasa dalam memilih seseorang tidak meminta atau memberi dalam bentuk uang,” papar Husin Naparin disela acara Fokus Group Discussion.
Menurut Ketua MUI, karena semuanya itu dalam bahasa Agama termasuk riswah atau sogok atau suap menyuap.
Husin Naparin mengatakan,
ingatlah sabda Nabi SAW: “Yang menyogok dan menyogok itu tempatnya dalam neraka” (HR Ath-Thabrani).
“Jadi, harapannya kepada umat Islam jangan meminta dan memberi dalam pemilu mendatang,” pesannya.
Hadir di acara tersebut Sekretaris Umum MUI Kalsel, Nasrullah AR, Bidang Komisi Infokom MUI Provinsi Kalsel H Irhamsyah Safari, pengurus MUI lainnya perwakilan PW NU Provinsi Kalsel, PW Muhammadiyah Kalsel, PW Al Washliyah Kalsel, PW Aisyiah Kalsel dan lain-lain. (Mau/KPO-3)
