Anugerah BK Award Menjadi Percontohan DPRD Kalsel

Bandung, KP – Anugerah Badan Kehormatan (BK) Award menjadi pencontohan DPRD Kalsel dalam rangka meningkatkan kinerja wakil rakyat sebagai penyambung aspirasi rakyat.


“Kita tertarik menerapkan BK Award di Kalsel untuk meningkatkan dan memotivasi kinerja wakil rakyat,” kata Ketua BK DPRD Kalsel, Imam Kanapi, usai kunjungan kerja ke DPRD Jawa Barat, Senin (23/10/2023), di Bandung.


Menurut Imam Kanapi, hal ini merupakan pembelajaran baru dan sangat penting bagi Kalsel dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Banua, sehingga BK perlu melakukan inovasi dan program untuk mengoptimalkan kegiatan.


“Kalsel belum pernah melakukannya dan ini ilmu yang luar biasa,” tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).


Ditambahkan, kita belajar bagaimana mengoreksi, menilai. Sehingga disana segera diterapkan dan mengangkat marwah kinerja wakil rakyat.


Sebelumnya, Analis Sidang Sekretariat DPRD Jawa Barat, Irma Febriani mengungkapkan, upaya BK DPRD Jawa Barat dalam hal meningkatkan dan memotivasi kinerja para anggotanya, salah satunya melalui BK Award yang sudah berjalan tiga tahun terakhir ini.


“Dasar penilaian BK Award ini ditentukan oleh setiap Sekretariat DPRD, sehingga penilaian di setiap provinsi tidak sama,” kata Irma.

Berita Lainnya
1 dari 79


Irma mengungkapkan, award ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, dan Jawa Barat sudah beberapa kali melalui perubahan kriteria, yang tujuannya menghasilkan kinerja terbaik di daerah pilihannya masing-masing.


“Penilaian award ini bertujuan agar wakil rakyat menghasilkan kinerja terbaik di daerah pemilihan masing-masing,” jelasnya.


Ia juga menambahkan, anggota DPRD yang mendapatkan penghargaan dinilai tak hanya dari kehadiran rapat saja, melainkan juga penilaian dari Ketua Fraksi.


“Penilaiannya berdasarkan presentase, nanti ada penilaian kehadiran di Rapat Paripurna, kemudian penilaian dari Ketua Fraksi, penilaian disetiap Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan kita juga melibatkan penilaian staf nya juga,” kata Irma.


Lebih lanjut diungkapkan, absensi rapat paripurna menjadi kunci utama penilaian Award ini, yang dikarenakan terkoneksinya kelanjutan di beberapa forum rapat.


“Kita fokus kesana, ini menentukan apakah dilanjutkan ketok palu atau tidak misalnya di rapat APBD, Perubahan, dan Murni. Kalau absensi di setiap Komisi itu kita berikan penilaian langsung ke Ketua Komisi atau Ketua AKD. Sehingga semua tetap ada keterikatan,” ujarnya. (lyn/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya