BATOLA, Kalimantanpost.com – Sebanyak 36 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan pendidikan pelatihan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat yang menempuh 50 Jam Pembelajaran(JP) yang dibuka Pj Bupati Barito Kuala Mujiyat, SSn, MPd di Banjarmasin, Senin (23/10/2023).
Mujiyat mengharapkan, melalui pendidikan pelatihan yang berlangsung, mampu wujudkan aparatur pemerintahan yang berakhlak baik dalam profesi sebagai ASN maupun sebagai pribadi.
“Pelatihan ini substansinya memberikan ketegasan pada pribadi dalam mengemban amanah sebagai ASN pada profesi dan mental kita yang sungguh-sungguh mengintegrasikan kegiatan ini,” tandasnya.
Kegiatan pelatihan aparat pengawas Inspektorat pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dimaksudkan pula oleh Mujiyat sebagai bentuk perbaikan dan target memperbaiki nilai Monitoring Center for Prevention (MCP). MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
“MCP kita tahap perbaikan sebuah kolaborasi yang harus dibuka, sehingga nanti akhir tahun nilai kita mencapai 95. Apabila Batola nilainya dibawah itu, berarti ada masalah,” kata Pj Bupati Batola yang November akan mencapai satu tahunnya memimpin Batola.
Untuk itu, lanjut dia, mohon bimbingannya kepada narasumber pelatihan memberikan keteladanan sehingga di dalam mengabdi bisa bersikap dalam menyelesaikan persoalan sehingga tidak mengambil kebijakan karena asas lainnya.
Pj Bupati Batola turut berikan motivasi kepada peserta pelatihan untuk mengutamakan integritas dan jejak rekam sebagai ASN yang Berakhlak memiliki budi pekerti dan memberikan pelayanan yang prima. Mencapai hal tersebut Mujiyat meminta kepada narasumber pelatihan untuk mengupas lebih dalam sebagai seorang pengawas aparatur.
“Saya harap narasumber mengupas yang ada di Barito Kuala sehingga dengan demikian sistem pembinaan pengawasan berjalan secara efektif, sistematis dan terarah guna mendorong terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah kabupaten Barito Kuala terutama dalam rangka pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di bumi Ije Jela,” tutup Mujiyat. (agung/KPO-3)
