PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Pencapaian prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menempati peringkat 11 provinsi tertinggi di Indonesia.
“Di tahun 2022 prevalensi stunting sebesar 26,9 persen mengalami penurunan 0,5 persen dari tahun 2021 sebesar 27,4 persen,” kata Kepala Bappedalitbang Kalteng, Leonard A. Ampung selaku Wakil Ketua 2 Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalteng ketika menyampaikan arahan Ketua TPPS Kalteng dalam acara Monitoring dan Evaluasi Capaian Indikator Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalteng, Selasa (21/11/2023)
Menurut dia, dari hasil Reviu Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalteng tahun 2023 tentang Rencana di Tindak Lanjut Capaian Indikator Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota se-Kalteng yang berada di bawah 50 persen, Selasa.
“Kita berharap untuk tahun 2023 dari hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang telah kita kawal bersama terdapat penurunan prevalensi stunting Provinsi Kalteng,” ujarnya.
Ditambahkan Leonard, melalui kegiatan ini TPPS Provinsi berharap mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan TPPS Kab./Kota dalam mengawal implementasi Pergub 22 tahun 2023 terkait indikator dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) serta kegiatan intervensi di desa lokus, dukungan anggaran stunting sampai tingkat desa/kelurahan, inovasi PPS setiap daerah serta kendala, serta masalah dan strategi PPS di tingkat Kabupaten dan Kota.
“Melalui informasi yang disampaikan tersebut provinsi dapat melakukan evaluasi dan menyusun analisis pelaksanaan PPS yang dijadikan sebagai dasar penyusunan program percepatan PPS untuk Kalteng,” ungkapnya.
Terakhir Leonard menyatakan analisis pelaporan capaian indikator Rencana Aksi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam percepatan penurunan stunting sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 tahun 2023.
Didalamnya, capaian indikator percepatan penurunan stunting berdasarkan pelaporan PPS semester I baik provinsi maupun kabupaten/kota, terdapat 46 dari 104 indikator yang capaiannya masih di bawah 50 pencapaian.
Pencapaian target indikator PPS tersebut tentunya dapat menjadi konsen Tim Percepatan Penurunan Stunting untuk memaksimalkan capaian target.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, Jeanny Yola Winokan mengatakan beberapa program terkait yang merupakan akselerasi antara program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting diantaranya adalah dilakukannya pendataan keluarga berisiko stunting.
Data tersebut digunakan sebagai data sasaran intervensi program dan kegiatan, terdapat lima tematik stunting yang mendapat dukungan anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
“Terkait hal tersebut kembali diingatkan pada kita semua untuk dapat mengawal minimal lima kegiatan prioritas diantaranya penyediaan data keluarga berisiko stunting,” katanya.
Berikutnya, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin/calon PUS, surveilans keluarga berisiko stunting dan Audit Kasus Stunting. Berbagai program tersebut terintegrasi dengaan berbagai program di BKKBN,” jelasnya.
“Kami menyadari tugas besar ini, bukanlah tugas yang mudah, namun kami yakin dan percaya dengan dukungan pemerintah daerah dan terbentuknya TPPS serta adanya sinergisitas serta kerjasama semua pihak.
Untuk itu, pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Kalimantan Tengah dengan target 15,38 di tahun 2024 dapat kita wujudkan bersama,” imbuh Jeanny.
Jeanny juga berharap kegiatan ini dapat memberikan informasi yang riil mengenai capaian target dan pelaksanaan PPS di kabupaten/kota se Kalimantan Tengah dan TPPS di setiap tingkatan dapat memastikan pelaksanaan implementasi Pergub Nomor 22 tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi tahun 2023-2024.
Adapun kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui zoom dan dilakukan pembagian dalam sesi paparan. Sesi pertama tanggal 21 November 2023 diikuti oleh tujuh kabupaten dan kota dan sesi kedua pada 22 November 2023 diikuti tujuh kabupaten, yang setiap sesinya dipandu oleh unsur TPPS Provinsi. (drt/KPO-3)
