BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Hingga bulan Oktober 2023, penerimaan negara untuk APBN yang disumbangkan Kalimantan Selatan (Kalsel) sampai Oktober dari sisi pendapatan pajak, bea cukai dan bukan pajak telah mencapai 19,47 triliun atau sebesar 106,09 persen
“Artinya target penerimaan negara dari Kalsel sebelum akhir tahun melebihi target,” papar Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi usai acara Publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan untuk Realisasi 31 Oktober 2023 di Aula Lantai
II Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, Selasa (28/11/2023).
Menurut dia, penerimaan pendapatan tersebut juga tumbuh 19,60 persen dari periode yang sama tahun lalu.
“Kontribusi terbesar dari pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan terutama PPN dan PPh. Dibandingkan dengan tahun yang lalu, telah terjadi peningkatan jumlah penerimaan perpajakan yang cukup besar yaitu sebesar 19,02 persen,” jelasnya.
Ditambahkan Syafriadi, tiga sektor yang memberikan kontribusi penerimaan perpajakan berasal dari sektor pertambangan dengan
kontribusi sebesar 34,4 persen, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 28,2 persen, dan sektor pengangkutan sebesar 13,6 persen.
Secara komulatif, seluruh sektor utama tumbuh positif kecuali sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Pertumbuhan tertinggi adalah sektor Pengangkutan dan
Pergudangan yang tumbuh 71,86 persen dibandingkan tahun lalu.
Lalu, total penerimaan negara yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan sampai dengan 31 Oktober 2023 sebesar 5,36 triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp399,45 Miliar dan penerimaan lainnya 4,96 Triliun,” ucapnya.
Dijelaskannya, tantangan yang dihadapi terkait penerimaan dari Perdagangan Internasional adalah turunnya volume ekspor komoditas CPO dan turunannya. Jika dilihat dari posisi Neraca Perdagangan, sampai saat ini masih surplus sebesar US$1.097,99 juta, meningkat
40,80 persen.
Peningkatan ini karena ekspor lebih tinggi dari impor. Kontribusi kenaikan ekspor sebesar 38,65 persen, sedangkan impor hanya naik sebesar 27,38 persen. Kenaikan ekspor ini terjadi karena adanya kenaikan volume ekspor dari produk batu bara.
Selanjutnya pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi penerimaannya telah mencapai Rp1,48 Triliun atau 111,48 persen dari target, tumbuh 27,25 (yoy). Penerimaan terbesar dari pendapatan jasa transportasi, komunikasi, dan informatika sejalan dengan mobilitas dan confidence
masyarakat yang cukup tinggi. Realisasi penerimaan BLU menyumbang sebesar Rp407,18 miliar atau 27,55 persen dari total realisasi PNBP.
Realisasi ini disumbang dari BLU Rumkit Bhayangkara, Universitas Lambung Mangkurat, dan Poltekes Banjarmasin.
Belanja meningkat untuk Persiapan Pemilu 2024 dan Penyelesaian Proyek Infrastruktur”
Memasuki periode akhir tahun, kinerja APBN wilayah Kalimantan Selatan sampai dengan 31 Oktober 2023 menunjukkan adanya peningkatan. Realisasi belanja meningkat sebesar 16,55 persen dibanding
dengan periode September 2023.
Peningkatan ini seiring dengan realisasi belanja dalam rangka persiapan
Pemilu 2024 dan penyelesaian pekerjaan belanja infrastruktur. Realisasi belanja sampai dengan 31 Oktober 2023 sebesar 26,85 triliun atau 83,54 persen, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 6,42 Triliun 73,8 persen) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 20,43 Triliun (87,1 persen). Jika dibandingkan periode yang sama tahun 2022, realisasi belanja tumbuh 7,29 persen.
Kegiatan yang diselenggarakan Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan menyelenggarakan Publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan dilakukan secara hybrid dan melalui Zoom Meeting.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan, Kusumawardhani dan dilanjutkan dengan
pemaparan terkait kinerja APBN dan APBD se Kalimantan Selatan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi
Kalimantan Selatan, Syafriadi, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan Rudie Bayu Widjatnoko, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Muhammad Anshari.
Lalu, dilanjutkan tanggapan oleh Local Expert Kalimantan Selatan, Prof. Muhammad Handry Imansyah. Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan Kantor PT Pupuk Indonesia (Persero) di Banjarmasin, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin, dan Politeknik Negeri Banjarmasin dan pegawai Kementerian Keuangan lingkup Kalimantan Selatan. (ful/KPO-3)
