Selain itu jika mengambil kebijakan melakukan refocusing dan realokasi anggaran, dewan berharap dilaksanakan optimal dengan menentukan skala prioritas
BANJARMASIN, KP – Untuk melunasi utang proyek-proyek tahun 2023 yang belum dibayar kepada para kontraktor, Pemko Banjarmasin terpaksa harus mengambil kebijakan realokasi dan me-refocusing APBD 2024.
Dampak dari kebijakan yang diambil tersebut, maka program atau proyek yang tidak prioritas kemungkinan akan ditunda ke APBD Perubahan 2024 mendatang.
“Namun demikian sebelumnya dewan akan meminta item-item apa saja yang di refocusing agar semuanya menjadi jelas dan transparan,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, HM Yamin.
Kepada {KP} belum lama ini Yamin menegaskan, DPRD sesuai tupoksinya memiliki kewajiban melakukan pengawasan kepada eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.
“ Selain itu jika mengambil kebijakan melakukan refocusing dan realokasi anggaran, dewan berharap dilaksanakan optimal dengan menentukan skala prioritas,” ujarnya.
Terkait refocusing Muhammad Yamin juga meminta jangan sampai mengganggu anggaran pokir (pokok pikiran) dewan.
“Saya berharap tidak sampai mengganggu anggaran pokir dewan,” katanya, belum lama tadi.
Ia bisa memahami, refocusing adalah solusi untuk mengatasi masalah defisit anggaran yabg saat ini dihadapi Pemko Banjarmasin.
Namun demikian tandasnya, pokir juga prioritas karena merupakan aspirasi masyarakat dari hasil reses yang dilaksanakan anggota dewan.
“ Masalahnya karena masih banyak pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan dari hasil melaksanakan reses ketika menyerap aspirasi masyarakat yang sampai sekarang belum diakomodir,” demikian kata HM Yamin. (nid/K-3)
