Sayangnya sistem legislatif Indonesia tidak memiliki ruang yang luas bagi ekspresi idealisme dan visi misi individu. Mereka dihadapkan pada berbagai lapis kepentingan baik ditingkat partai, kebutuhan aktualisasi diri, komisi dan koalisasi menjadi pertimbangan panjang sebelum memutuskan.
MENANGGAPI “bocornya” daftar 55 nama calon legislatif anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan periode 2024-2029 yang beredar sejak minggu lalu, menarik untuk dianalisa. Meski saat ini jumlah perhitungan suara masih bersifat sementara mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun tengah melaksanakan rekapitulasi perhitungan sampai tanggal 10 Maret 2024 mendatang.
Berdasarkan komposisi nama-nama politisi yang lolos dalam informasi tersebut, cukup mengejutkan ternyata hampir 60 % adalah wajah baru dan hebatnya langsung menumbangkan politisi senior petahana.
Selain faktor kaderisasi yang dibentuk oleh internal parpol untuk menyikapi meningkatnya jumlah pemilih muda, juga karena ada politisi senior telah tiada atau tidak mengikuti kontestasi lagi serta karena efek koalisi yang mengangkat pasangan Capres & Cawapres. Dari perspektif ini, wajah baru politisi di parlemen sebagian besar di dominasi oleh PKB, PKS, Nasdem, PAN dan Gerindra.
Jika demikian, apa implikasinya bagi perkembangan Kalsel kedepan ? Bagaimana politisi petahana dapat berperan lebih kompetitif agar menjadi teladan bagi para pemain baru, demi memperjuangkan aspirasi rakyat serta menghasilkan produk regulasi dan pengawasan terbaik untuk Banua?
Sebagai lembaga penyambung interaksi antara pemerintah dan masyarakat, harus disadari bahwa legislator yang akan diberikan amanah hasil Pemilu memegang peranan penting dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Oleh karenanya, elektabilitas yang dihasilkan hendaknya juga diimbangi dengan moralitas, intelektualitas dan integritas.
Berkaca dari perjalanan hubungan pemerintah dan dukungan politik daerah selama 1 dekade terakhir, meski terlihat banyak perbaikan tapi masih mengalami disorientasi yang belum maksimal memperjuangkan kepentingan rakyat. Nuansa kritis di parlemen nyaris sepi dan tidak berbunyi. Kaum saudagar dan korporasi bukan lagi tampil sebagai penyokong namun justru turut melenggang di tengah arena sebagai makhluk politico-business yang mengambil bagian bahkan konon mampu mempengaruhi keputusan kepala daerah. Disisi lain, netralitas atas nama pimpinan daerah pun belum melebur sepenuhnya di masyarakat, mengingat politisi masih sulit memisahkan antara peran ganda selaku wakil rakyat dan petugas partai.
Oleh karena itu kita berharap banyak pada figur-figur baru wajah perpolitikan Kalsel. Semoga siapapun yang terplih nantinya benar-benar mampu berperan sebagai “darah segar” bagi dunia parlemen Kalsel.
Adapun jika ada. Isu-isu terkait “caleg titipan” yang berhembus ditengah kontestasi Kalsel, diharapkan sekedar hoax dan tidak benar adanya.
Karena politik dan kekuasaan adalah dua kata terkuat setelah Tuhan. Oleh karenanya, semua figure terpilih harus kuat dalam pertimbangan antara aspek manfaat dan mudharat atas keputusan-keputusan yang dibuat selama 5 tahun masa jabatan mendatang.
Tantangan Indonesia termasuk Kalsel sebagai provinsi harapan masa depan bukanlah mudah. Seberapa piawai politisi terpilih dalam mengawal pemerintahan ditengah isu deforestasi yang mungkin memperbesar peluang bencana di Banua. Lahan Kalsel memang masih terbentang luas, namun sayangnya tidak semua produktif dan dapat dijadikan lahan pengembangan pangan yang produktif sebagai penyangga krisis pangan. Transformasi zaman mendorong politisi agar memiliki intuisi tajam untuk berbuat lebih responsive terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
Kalsel perlu digenjot maksimal terutama dalam pengembangan sumber daya manusia. Nuansa keilmuan dan kepedulian harus tetap terjaga melengkapi besarnya potensi banyak majelis rutin Islami yang dicintai masyarakat Banua.
Sayangnya sistem legislatif Indonesia tidak memiliki ruang yang luas bagi ekspresi idealisme dan visi misi individu. Mereka dihadapkan pada berbagai lapis kepentingan baik ditingkat partai, kebutuhan aktualisasi diri, komisi dan koalisasi menjadi pertimbangan panjang sebelum memutuskan. Oleh karena itu janji politik seorang legislator tidak dapat menjadi patokan perjalanan masa depan.
Namun masih ada harapan, dengan cara antara lain: pertama, jagalah intensitas komunikasi dan silaturahim dengan masyarakat agar tidak anda perlukan saat mendulang suara saja namun kemudian dilupakan. Kedua, tetaplah update tentang isu dan perkembangan nasional dan daerah serta pertemukan potensi daerah dengan peluang nasional dan global. Ketiga, bangunlah semangat kepedulian agar warga menjadi bagian pergerakan yang mendukung tugas dan fungsi anda di parlemen. Keempat, jangan berhenti belajar dan meningkatkan kompetensi terutama dalam hal kemampuan analisa data, kemampuan perencanaan anggaran dan cara membaca laporan keuangan, memahami proses dan tata kelola proyek serta mengasah kemampuan retorika. Jika ada peluang perjalanan dinas ke luar daerah, sempatkan untuk mengunjungi komunitas bubuhan Banjar yang tersebar di Indonesia.
Peran anda sebagai anggota parlemen sangat dibutuhkan sebagai perekat tali komunikasi dan penyerap aspirasi sesuai fungsi dan wewenang pada pembentukan peraturan daerah, membahas dan memberikan persetujuan serta menetapkan anggaran belanja yang diajukan kepala daerah.
Ingat, politic can be deceived… politik dapat menipu.
Intelektualitas dan analisa jitu anda sangat diperlukan untuk mewarnai aspirasi masyarakat sesuai kapasitasnya sebagai mitra sekaligus pengawas jalannya pemerintah. Insyaa Allah.
