Bahkan data Dinkes Kalsel mengungkap bahwa angka kematian bayi sebanyak 620 kasus ditahun 2021, 630 kasus di tahun 2022 dan semakin melonjak 740 kasus di tahun 2023
BANJARMASIN, KP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam melakukan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan Dinas Kesehatan Kalsel terungkap angka kematian ibu dan bayi masih tinggi.
Berdasarkan data Dinkes Kalsel, angka kematian ibu di tahun 2021 mencapai 2025 kejadian per 100.000 Kelahiran hidup, menurun di tahun 2022 sebanyak 136 kejadian per 100.000 kelahiran hidup dan kembali meningkat menjadi 145 kejadian per 100.000 kelahiran hidup.
Namun, angka ini berada dibawah target angka kematian ibu secara nasional pada tahun 2024 sebesar 183 kejadian dari 100.000 kelahiran hidup.
Sementara, angka kematian bayi sebanyak 620 kasus ditahun 2021, 630 kasus di tahun 2022 dan semakin melonjak 740 kasus di tahun 2023.
Penyebab kematian bayi lebih banyak disebabkan kelahiran prematur, berat badan kurang hingga penyebab lainnya.
Untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi, Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan merekomendasikan pemenuhan alat USG di 242 Puskesmas di Kalimantan Selatan, penyediaan 4001 Paket Antropometri di tingkat Posyandu serta pendampingan bagi masyarakat atau keluarga bermasalah gizi berupa bahan PMT untuk balita.
Selain itu, peningkatan akreditasi bagi rumah sakit dan puskesmas agar memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Ditemui usai rapat, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, Raudhatul Jannah mengatakan telah menyampaikan kondisi yang ada dan rekomendasi yang harus dilakukan gabungan panitia khusus DPRD Kalimantan Selatan.
Dirinya mengharapkan dukungan dan persetujuan anggota dewan agar dapat menjalankan rekomendasi yang telah disampaikan.
“Ada beberapa rekomendasi yang disampaikan dan dinkes siap untuk menjalankannya, mohon dukungannya” kata Raudhatul Jannah. (mar/K-3)
