BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mengkhawatirkan dampak geopolitik global, khususnya serangan balasan Iran terhadap Israel yang mengakibatkan ketegangan di Timur Tengah.
“Persoalan ini pasti berdampak ke Indonesia, bahkan mengancam terjadinya krisis ekonomi,” kata Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam rilis yang diterima KP, Selasa (6/4/2024), di Banjarmasin.
Bahkan, serangan balasan Iran terhadap Israel dikhawatirkan semakin memperburuk perekonomian Indonesia, seperti halnya perang Rusia-Ukraina yang menciptakan krisis energi dan pangan.
“Rupiah makin melemah terhadap US Dollar, harga minyak mentah naik yang menyebabkan subsidi BBM meningkat dan beban utang luar negeri yang semakin membesar,” tegasnya.
Namun disayangkan Presiden Joko Widodo bukannya melakukan mitigasi krisis ekonomi, bahkan terkesan sengaja ‘menantang’ berbagai dalil bansos yang sedang diperdebatkan di MK, saat menjelang Idul Fitri lalu dengan membagikan sembako di depan Istana Negara.
“Ketika dunia pusing akibat ketegangan di Timur Tengah, yang berujung serangan balasan Iran terhadap Israel, Presiden Jokowi lebih asyik melanjutkan abuse of powernya yang dipicu oleh nepotisme yang ditampilkan semakin terbuka,” tegas Hasto.
Dengan berbagai persoalan di atas, yang seharusnya mendapatkan perhatian serius untuk melakukan mitigasi krisis ekonomi, Indonesia malah menghadapi persoalan kepemimpinan nasional yang serius.
“Abuse of power menciptakan ketidakpastian hukum. Supremasi hukum terancam, dan nepotisme menghilangkan meritokrasi. Ketika law enforcement tidak dilakukan, maka munculah KKN masif sebagaimana korupsi pertambangan yang terjadi akhir-akhir ini,” ungkapnya.
Atas dasar hal tersebut, maka ketika Pemilu tidak lagi legitimate akibat penggunaan sumber daya negara dan alat-alat negara yang menciptakan kecurangan masif, maka keputusan para Hakim MK bisa menjadi penyelamat Indonesia di dalam mengatasi potensi krisis.
“Itulah bagian dari mitigasi krisis politik yang menjadi landasan mitigasi krisis ekonomi. Keputusan MK ditunggu agar demokrasi kembali pada wataknya yang jujur dan berkeadilan serta berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat,” jelas Hasto. (lyn/KPO-1)
