Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
BanjarmasinTRI BANJAR

DPRD Kota Banjarmasin Uji Publik Dua Raperda

×

DPRD Kota Banjarmasin Uji Publik Dua Raperda

Sebarkan artikel ini
UJI PUBLIK - Bapemperda DPRD Kota Banjarmasin menggelar uji publik dua Raperda. (KP/Amir )

Raperda ini dipersiapkan revisi atas Perda Kota Banjarmasin Nomor : 5 tahun 2010 karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan penyelenggaraan kearsipan

BANJARMASIN, KP – Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Banjarmasin melaksanakan uji publik dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Kamis (30/5/2024).

Dua Raperda yang diuji publik atas usul inisiatif DPRD Banjarmasin ini, Bapemperda bekerja LPP Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Uji publik bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Banjarmasin menghadirkan SKPD terkait, mahasiswa dari ULM.

Adapun dua Raperda atas usul inisiatif dewan ini Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan kedua Raperda tentang Pemberian Intensif dan atau Pemberian Kemudahan Investasi Kepada Masyarakat dan atau Investor.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Banjarmasin Darma Sri Handayani menjelaskan, uji publik dilaksanakan sebagai langkah awal agar ketika Raperda disahkan menjadi Perda bermanfaat dan punya kepastian hukum.

Dijelaskan Raperda Penyelenggaraan Kearsipan bertujuan diantaranya untuk menjamin terciptanya ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah serta menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatannya sesuai perundangan berlaku.

“ Raperda ini dipersiapkan revisi atas Perda Kota Banjarmasin Nomor : 5 tahun 2010 karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan penyelenggaraan kearsipan,” ujar Darma Sri Handayani.

Menyinggung Raperda tentang Pemberian Intensif dan atau Pemberian Kemudahan Investasi Kepada Masyarakat atau Investor ia menjelaskan, rancangan payung hukum ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemberian intensif dan pemberian kemudahan investasi kepada masyarakat atau investor.

“ Terutama dalam rangka menciptakan daya tarik dan daya saing bagi investor maupun calon investor dalam menanamkan modalnya di Banjarmasin,” katanya.

Dikemukakan bentuk pemberian intensif diantaranya berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak maupun retribusi daerah. Serta dalam bentuk pemberian bantuan modal terutama kepada UMKM dan koperasi. (nid/K-3)

Iklan
Baca Juga:  Komisi IV Soroti Minim BLK di Banjarmasin
Iklan