Akan kah Hanif Faisol Susul Tokoh Kalsel Seperti PM Noor Hingga GM Hatta Menjadi Menteri di Era Presiden Terpilih Prabowo

BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Beberapa tokoh asal Kalimantan Selatan (Kalsel) cukup banyak berkiprah di tingkat nasional. Prestasi cukup membanggakan diberbagai bidang membuat mereka dilibatkan sebagai menteri, Wakil Menteri maupun Duta Besar sejak zaman Presiden Soekarno, Soeharto, Gusdur, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Jokowi.

Nah, di era pemerintahan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, kembali ada nama Urang asli Banjar Dr Hanif Faisol Nurofiq, SHut MP yang bakal menjadi Menteri. Ini menyusul mantan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dipanggil Prabowo Subianto, pada Senin (14/10/2024) di kediamannya di Jakarta.

Sebagai seorang birokrat, Hanif Faisol Nurofiq memiliki sejarah panjang pengabdian di Kalsel. Ia dikenal sebagai sosok di balik gagasan fenomenal Revolusi Hijau, sebuah program penghijauan yang diusung Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor.

Selain itu berbagai prestasi Hanif di tingkat nasional. Pada 2020, Hanif Faisol Nurofiq dipanggil untuk berkiprah di level nasional, tepatnya sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Kementerian LHK, sebelum akhirnya menjabat sebagai Dirjen.

Langkah Hanif menuju panggung nasional ini semakin memperkuat posisinya sebagai tokoh berpengaruh di bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang dan prestasinya selama ini, Hanif bakal di plot sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

Sebelum Hanif dipanggil Prabowo untuk menduduki jabatan Menteri, sebelumnya ada beberapa tokoh Banua memiliki peran strategis dalam pembangunan di Indonesia.

Berikut nama-namanya:

• PM Noor (Menteri PU dan Tenga Listrik Kabinet Ali Sastroamidjojo II)

Pangeran Mohamad Noor lahir di Martapura, Kalimantan Selatan tanggal 24 Juni 1901. Pria keturunan bangsawan Banjar, Kalsel ini pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.

Saat itu, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer sehingga kabinet berada di bawah pimpinan seorang perdana menteri. PM Noor menjadi menteri pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II (24 Maret 1955-9 April 1957) dan kembali dipercaya menjadi Menteri Pekerjaan Umum pada periode 9 April 1957 -10 Juni 1959.

Pada periode waktu tersebut Negara sedang berada dalam keadan darurat pangan paska perang mempertahankan kemerdekaan. Tak hanya itu, negara kemudian juga menghadapi beberapa pemberontakan/ ganguan keamanan di sejumlah daerah. Mengingat kondisi yang kurang menguntungkan tersebut, pemerintah memiliki pekerjaan prioritas dan mendesak yaitu menyediakan bahan pangan nasional terutama beras dalam jumlah yang memadai.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik pun diberikan kewajiban untuk ikut memikirkan kebijakan dan program pembangunan infrastruktur untuk mendukung produksi pangan nasional.

Ketika menjabat Menteri Pekerjaan Umum (1956-1959), PM Noor mencanangkan sejumlah proyek, seperti Proyek Waduk Riam Kanan di Kalimantan Selatan dan Proyek Waduk Karangkates di Jawa Timur. Selain itu, beliau juga menggagas Proyek Pasang Surut di Kalimantan dan Sumatera. Beliau juga menggagas Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Barito yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu PLTA Riam Kanan dan Pengerukan Muara/Ambang Sungai Barito yang dilaksanakan pada akhir tahun 1970.

Putra terbaik Kalimantan Selatan tersebut tutup usia pada 15 Januari 1979 dan dimakamkan di sebelah makam istrinya Gusti Aminah binti Gusti Mohamad Abi, di Taman Pemakaman Umum Jakarta. Atas keputusan keluarga, pada 18 Juni 2010, kerangka jenazah Pangeran Mohamad Noor dan istrinya dibawa ke kampung halamannya di Martapura untuk kemudian dimakamkan di kompleks pemakaman Sultan Adam Martapura dengan upacara militer. Nama Pangeran Muhammad Noor diabadikan sebagai nama pada PLTA Waduk Riam Kanan, di Kabupaten Banjar.

• Saadillah Mursjid, Menteri Sekretaris Negara Era Soeharto

Saadillah Mursjid, mantan birokrat yang dikenal dekat dengan Presiden kedua RI Soeharto. Bahkan Saadillah setia menemani Soeharto sebelum dan setelah lengser dari kursi RI 1. Wajar saja, Saadillah menjabat Menteri Sekretaris Negara di era pemerintahan Soeharto pada 1993-1998. Sebelum itu, dia menduduki posisi Menteri Muda Sekretaris Kabinet 1988-1993.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, menyampaikan ada satu sosok menteri yang setia menemani Soeharto sebelum mengundurkan diri sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Dialah Saadillah.

Dua hari setelah Soeharto mundur, dokter-dokter kepresidenan datang menemuinya di kantor Muhammadiyah, Jakarta. Mereka menuturkan, tak ada menteri yang mendampingi saat Soeharto berniat berhenti, kecuali Saadillah.

Pria kelahiran Barabai, Kalimantan Selatan, 7 September 1937 ini memulai karier di pemerintahan sebagai pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Saat berusia 30 tahun, Saadillah menjabat Sekretaris Bidang Spiritual dan Rohaniah Bappenas. Pengabdiannya di Bappenas berakhir setelah menjadi Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional di samping sebagai Deputi Bidang Administrasi Bappenas (1985-1988).

Dia lahir dari keluarga petani yang sekaligus guru madrasah. Pendidikan Saadillah bisa dikatakan cemerlang. Anak ketiga dari sembilan bersaudara ini menempuh pendidikan SD dan SMP di tanah kelahirannya, sementara SMA di Banjarmasin.

Saadilah tutup usia pada 68 tahun. Ia meninggal karena stroke pada 28 Juli 2005, mendahului Soeharto yang wafat pada 27 Januari 2008. Saadilah wafat di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta.

• Djohan Effendi, Menseskab Era Presiden Gus Dur

Lahir di Kandangan, Hulu Sungai Selatan, 1 Oktober 1939, Djohan Effendi adalah menteri sekretariat negara Kabinet Persatuan Nasional era presiden Abdurrahman Wahid. Sebelumnya ia merupakan Staf Khusus Sekretaris Negara/Penulis Pidato Presiden Soeharto (1978-1995) dan ia telah menulis ratusan pidato untuk Presiden Soeharto. Ketika Abdurrahman Wahid menjabat sebagai presiden, ia diangkat sebagai Menteri Sekretaris Negara.

Mantan juru bicara Gus Dur, Adhie Massardi menyebut Djohan selain sebagai sahabat dekat Gus Dur juga sosok yang memperjuangkan pluralisme. Djohan termasuk salah satu intelektual yang cukup produktif menulis karya. Beberapa karyanya antara lain Pesan-Pesan Al-Quran yang diterbitkan Serambi, dan Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi.

Selain itu, Djohan juga menyunting buku Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib, yang menjadi rujukan penting aktivis dan intelektual muslim di Indonesia.

• Syamsul Mu’arif, Menkominfo Era Presiden Megawati

Syamsul Mu’arif lahir di Kandangan, Hulu Sungai Selatan, 8 Desember 1948. Ia menjabat Menteri Negara Komunikasi dan Informasi pada Kabinet Gotong Royong, di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri.

Syamsul Muarif memang sejak muda aktif berorganisasi. Ia pernah menjadi Ketua HMI Cabang Kandangan, Ketua Pengurus Daerah PII Kabupaten Kandangan, dan Ketua Umum Dema IAIN Antasari Banjarmasin. Ia juga pernah duduk sebagai Ketua Umum Badko HMI Kalimantan dan Ketua KNPI dan AMPI Kalimantan Selatan.

Kursi legislatif pernah dijajalnya sebagai anggota DPRD Kalsel. Setelah itu, ia menjadi anggota DPR RI sejak 1987. Pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, Syamsul menjadi anggota Kabinet Gotong Royong pada 2000-2004.

• Taufiq Effendi, MenPAN dan Reformasi Birokrasi Era SBY

Brigjen (Purn) Dr Drs Taufiq Effendi MBA, adalah mantan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ke-11 pada Kabinet Indonesia Bersatu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menggantikan Muhammad Fesal Tamin untuk periode jabatan 21 Oktober 2004 sampai 1 Oktober 2009.

Lahir di Barabai, 12 April 1941, Taufiq Effendi bergabung bersama Sekolah Bentukan Dasar Perwira Kepolisian dan lulus tahun 1971 – setelah lulus SMA Negeri 6 Yogyakarta di tahun 1960 dan menjadi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional dan Fakultas Sosial Politik Universitas Gajah Mada Yokyakarta pada 1965.

Kemudian ia melanjutkan ke Sekolah Komando Kepolisian (1976), Sekolah Staf dan Komando ABRI bagian Kepolisian (1978), dan Kursus Tenaga Inti Sosial Politik ABRI, Seskogab, Bandung (1988). Di sela itu, Taufiq Effendi yang hobi menimba ilmu juga mendapat pembelajaran ke luar negeri. Ia tergabung di International Police Academy, Washington DC, Amerika pada 1975, Advance Narcotics Course, Washington DC, Amerika pada 1977, dan Airport Safety and Security, Sydney, Australia, pada

Sewaktu mejabat sebagai Menpan, Taufiq diberi gelar doktor kehormatan yakni Doktor Honoris Causa (HC) bidang Hukum dari Rektor Universitas Diponegoro Semarang, Susilo Wibowo. Gelar itu diterima pada tahun 2008, berkat terobosan bidang reformasi birokrasi di Indonesia yang dilakukannya.

Bukan hanya itu, ia juga berhasil meraih predikat cum laude dan gelar Doktor Ilmu Hukum Administrasi Negara dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 2011.

Usai melepas jabatan sebagai Menpan, pria yang pernah menduduki kursi Direktur Utama PT Nawakara Bangun Nusantara pada tahun 1998-2003 ini juga lolos sebagai Anggota Dewan untuk periode 2009-2014.

• Gusti Muhammad Hatta, Menteri LH dan Menristek Era Presiden SBY

Gusti Muhammad (GM) Hatta adalah salah satu dari jajaran Menteri Republik Indonesia. Dia dilantik menjadi Menteri Riset dan Teknologi di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II pada tanggal 19 Oktober 2011. Dia menggantikan tugas dari Menteri sebelumnya, Suharna Surapranata. Dia juga bertugas di era Presiden SBY.

GM Hatta dilahirkan di Banjarmasin, tanggal 1 September 1952. Sebelum menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Gusti Muhammad Hatta telah memiliki kedudukan Menteri lainnya sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia sejak tanggal 22 Oktober 2009 hingga terjadinya perombakan di kabinet Indonesia Bersatu jilid I pada tanggal 18 Oktober 2011.

Hatta, adalah sosok yang peduli terhadap lingkungan dan tulen. Dia merupakan Alumni dari Univesitas Lambung Mangkurat Fakultas Kehutanan dan memperoleh gelar Sarjana. Selanjutnya, dia meneruskan pendidikan perkuliahannya di Univesitas Gajah Mada hingga meraih gelar Magister. Gelar Doktor ia dapatkan ketika ia telah mengenyam pendidikan di Universitas Wageningen, Belanda.

Sebelum memangku jabatan politik, Gusti mengawali karir sebagai dosen di Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM). Selama mengabdi di almamaternya, Gusti kerap dipercaya menduduki berbagai jabatan akademis di antaranya, menjadi Ketua Program Studi Silvikultur (1981-1982), Pembantu Dekan I Fakultas Kehutanan (1983-1985), Wakil Ketua Pusat Studi Lingkungan Hidup (1993-1995) dan Ketua Pengelola Pascasarjana Program Studi Ilmu Kehutanan (2001-2003). Ia juga pernah menjadi Ketua Lembaga Penelitian UNLAM (2003-2005), Pembantu Rektor I Bidang Akademik, 2006-2009 dan pernah ikut sebagai salah satu kandidat Rektor Unlam.

• Prof Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di era Presiden SBY

Prof. Dr. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D, lahir di Kotabaru, Kalimantan Selatan, 11 Desember 1972 adalah pakar hukum tata negara, aktivis antikorupsi, dan pengacara berizin praktik di Indonesia dan Australia yang pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masa jabatan
19 Oktober 2011 – 20 Oktober 2014

Sebelumnya Denny adalah Staf Khusus Presiden bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN (2008-2011). Denny juga pernah menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (2010-2018), serta profesor tamu di Melbourne University Law School, Australia (2016-2019). Dia juga merupakan salah satu pendiri Indonesian Court Monitoring dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM.

• Abdurrahman Mohammad Fachir, Wakil Menteri Luar Negeri di Era Jokowi

Abdurrahman Mohammad Fachir yang disingkat A.M. Fachir lahir di Banjarmasin, 26 November 1957 adalah seorang diplomat.

Putra asli Banua ini menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (2014-2019)

Fachir pernah bertugas sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Republik Arab Mesir (2007–2011), Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2011–2014) dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Kerajaan Arab Saudi (Maret-Oktober) 2014 dan Komisaris PT Freeport Indonesia.

Fachir menyelesaikan pendidikan dasarnya di Banjarmasin, lalu pada tahun 1972 ia berangkat ke Pulau Jawa untuk mengenyam pendidikan tingkat menengah di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dan Pondok Modern Darussalam Gontor. Tahun 1978, ia bertolak menuju ibu kota negara guna melanjutkan kuliah di Fakultas Sastra dan Bahasa Arab IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah). Selama kuliah di “Kampus Pembaharu” yang beralamat di Ciputat tersebut, ia pernah mengikuti pertukaran pemuda ASEAN-Jepang yaitu The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program (SSEAYP) in 1978.

Fachir adalah Diplomat Senior, memulai karir di Deplu RI dari bawah hingga menjadi Eselon I. Pernah menjadi Dubes RI di Kairo, Mesir dan Riyadh, Saudi Arabia.

• Dr Hanif Faisol Nurofiq, SHut, MP, Calon Menteri di era Prabowo

Dr Hanif Faisol Nurofiq, SHut, MP, lahir di Bojonegoro, 21 Maret 1971. Saat Ini.Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Mantan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di masa Gubernur Sahbirin Noor.

Hanif merupakan inisiator Miniatur Hutan Hujan Tropika: Mengembangkan proyek Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia (TH2THI), yang menjadi pusat konservasi spesies flora endemik dari seluruh Nusantara, penggerak Revolusi Hijau: Berperan penting dalam program Revolusi Hijau, yang bertujuan memperluas penghijauan di Kalsel, enggagas Pembangunan Pusat Pemasaran Hasil Hutan: Menyediakan wadah untuk pemasaran hasil hutan secara terpadu, inisiator Penanggulangan Kebakaran pada Rawa Gambut: Menerapkan sistem buka tutup pada saluran irigasi sebagai upaya mitigasi kebakaran lahan gambut dan penggagas Produk Hukum Perda Revolusi Hijau: Menginisiasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Gerakan Revolusi Hijau, yang mendukung pelestarian lingkungan di Kalsel. (ful/KPO-3/berbagai sumber)