PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Provinsi Kalteng melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kalteng di Palangka Raya, Selasa (29/10/2024).
Bimbingan Teknis Penyusunan RPKD Kalteng mempunyai maksud dan tujuan mempelajari sistematika Penyusunan RPKD, merumuskan data-data terkait yang diperlukan dalam Penyusunan RPKD dan menambah pengetahuan dalam penanggulangan kemiskinan terutama dalam penyusunan RPKD.
Kepala Bappedalitbang Kalteng, Leonard S Ampung menjelaskan, kegiatan Bimtek ini dilakukan untuk menindaklanjuti amanat Pasal (4) Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Kemiskinan Kabupaten/Kota.
Selain itu, juga Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/83/2022 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2026, bahwa Pemerintah Daerah Provinsi melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) mempunyai tugas dan fungsi salah satunya menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Penyusunan ini bersifat lintas sektor.
RPKD merupakan dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan dengan periode lima tahun yang sekurangnya memuat kondisi umum daerah, profil kemiskinan daerah, prioritas program, dan lokasi prioritas.
“Dengan tersusunnya RPKD ini nanti, diharapkan bisa menjadi panduan dan memberikan solusi dalam menurunkan angka kemiskinan. RPKD ini nanti juga akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) dengan periode satu tahun,” ungkap Leonard.
Leonard berharap, setelah Bimtek ini, diminta agar TKPK Provinsi Kalteng segera menindaklanjuti dan mulai menyusun RPKD Kalteng.
Dikemukakan, dalam penyusunan program prioritas nantinya, agar bisa terpetakan apa saja program yang berdampak langsung pada masyarakat miskin, program yang tidak berdampak langsung namun manfaatnya juga bisa dirasakan masyarakat miskin, maupun program penunjang lainnya.
“Bappedalitbang selaku Sekretaris TKPK Provinsi yang mengkoordinasikan penyusunan memerlukan dukungan dan sinergisitas dari semua instansi, baik dari ketersediaan data, materi, dan dalam penyusunan program prioritas dan lokasi prioritas,” pungkas Leonard.
Kegiatan dihadiri Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Spesialis Perencana dan Penganggaran Daerah Siti Alifah Farhana dan Priambudhi Margono, tenaga ahli pelaksana program Achmad Krisnaputra, serta Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappedalitbang Kalteng Chandra Fuji Asmara. (drt/KPO-4).
