BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel resmi launching Computer Security Incident Response Team (CSIRT) guna menjaga sistem keamanan dan antisipasi cepat terhadap serangan siber. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatangan komitmen CSIRT 13 kabupaten Kota, Senin (18/11/2024).
Plh Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar mengapresiasi penandatangan komitmen tersebut untuk menjaga keamanan siber. “Kalsel adalah Provinsi kedua secara Nasional yang seluruh kabupaten-kotanya sudah melaksanakan keamanan siber,” kata Roy seusai kegiatan.
Ia berharap prestasi tersebut merupakan pencapaian yang perlu dibanggakan dan harus dapat dipertahankan ataupun ditingkatkan untuk menjaga keamanan siber dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim menjelaskan Diskominfo Kalsel memiliki tenaga ahli sendiri yang terlatih untuk menjaga dan upaya pencegahan ancaman siber.
“Jika terdapat ancaman siber, kita secara cepat untuk melakukan penanganan. Ini untungnya kita memiliki tim tanggap darurat siber,” ujarnya.
Ditambahkan dia, dengan hadirnya 13 Kabupaten Kota dapat bergerak secara lebih baik. Selain itu, terdapat juga kekurangan beberapa kompetensi, oleh karena itu peningkatan sumber daya manusia perlu lebih ditingkatkan melalui bimbingan teknik maupun pelatihan.
“Tahun ini kita akan melakukan peningkatan kualitas agen siber,” bebernya.
Dirinya berharap, dengan segala upaya yang telah dilakukan dapat menyelesaikan berbagai masalah siber yang bakal dihadapi.
Selain itu, pihaknya juga akan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait, terutama dengan Kepolisian apabila berkaitan engan hukum.
Sementara itu, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah dan Pembangunan Manusia, Dr Sulistyo, SSI, ST, MSi mengatakan sangat mengapresiasi dengan hasil kinerja dari Pemerintah Provinsi Kalsel.”Kalsel adalah Provinsi kedua Indonesia setelah Yogyakarta yang semua Kabupaten Kota sudah terbentuk Tim Tanggap Siber,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan setiap sistem elektronik yang dikelola oleh pemerintah pasti ada serangan siber. Karena itu, pemerintah harus mampu merespon setiap serangan yang dilancarkan dan selalu melakukan koordinasi dengan pihak terkait. (Sfr/KPO-3)
