MARTAPURA, Kalimantanpost,com – Bedah Buku berjudul “Model Mediasi dalam Sengketa Informasi” karya Dr KH Muhari S.Ag M.I.Kom digelar di Aula Disbudporapar, Rabu (18/12/2024).
Kegiatan membahas model mediasi yang inovatif ini, mengupas solusi efektif penyelesaian sengketa informasi publik melalui pendekatan non-litigasi.
Dalam diskusi yang berlangsung penuh antusias tersebut, Komisioner Komisi Informasi Kalsel Dr Yati Nurhayati SH MH menyoroti peran penting mediasi sebagai instrumen penyelesaian konflik informasi yang lebih cepat dan efisien dibanding jalur hukum formal.
“Namun saya menggarisbawahi adanya tantangan yang perlu disikapi, seperti rendahnya literasi informasi masyarakat dan resistensi dari sebagian badan publik,” ungkapnya.
Menurutnya, mediasi dapat menjadi solusi tepat dalam menyelesaikan sengketa informasi. Namun, upaya ini harus diiringi peningkatan kapasitas mediator dan sosialisasi yang lebih luas, agar masyarakat memahami hak informasi mereka.
Senada, akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Dr Fahrinoor SIP MSi menggarisbawahi pentingnya konteks budaya lokal dalam keberhasilan proses mediasi.
“Karakter masyarakat di beberapa daerah, seperti adanya budaya ewuh pakewuh atau rasa sungkan, seringkali menjadi hambatan tersendiri,” katanya.
“Mediasi harus mempertimbangkan pendekatan budaya agar lebih inklusif dan diterima semua pihak. Sensitivitas budaya lokal, akan membuat proses dialog lebih efektif dan solutif,” tambahnya.
Sementara itu Dr MS Shiddiq SAg MSi, penggiat literasi media sekaligus pembahas, mengapresiasi buku ini sebagai karya inovatif dan relevan ditengah kebutuhan keterbukaan informasi publik.
“Buku ini menawarkan model mediasi yang tidak hanya teoritis, juga praktis,” tandasnya.
Menurutnya, buku ini memaparkan model mediasi, seperti facilitative mediation dan transformative mediation yang berfokus pada dialog terbuka dan solusi bersama. Ini bukan hanya tentang menyelesaikan sengketa, tetapi membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
Dipandu Dr Wahyudi Rifani, kegiatan ini menghadirkan diskusi yang dinamis. Peserta dari kalangan akademisi, praktisi dan pemerhati keterbukaan informasi, memberikan apresiasi atas gagasan dalam buku ini sebagai referensi penting dalam penyelesaian sengketa informasi publik.
Bedah buku ini menjadi catatan penting tentang bagaimana mediasi inovatif dapat menjadi jembatan komunikasi yang adil, transparan dan berkeadilan, ditengah dinamika keterbukaan informasi.
Harapannya, gagasan dari buku karya Dr Muhari ini, menjadi panduan praktis pemangku kebijakan dan mediator guna mewujudkan tata kelola informasi publik yang lebih baik di Indonesia.
“Melalui buku ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang peran model mediasi dalam menyelesaikan sengketa informasi yang semakin kompleks. Dengan landasan komunikasi interpersonal, manajemen konflik dan keterbukaan informasi publik, kami mengajak untuk menjelajahi dunia penyelesaian sengketa informasi yang penuh tantangan dan peluang,” kata Muhari. (Wan/KPO-1)
