Selain opsen pajak ,pemerintah juga menaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen
BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Aktivis LSM Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kalsel,Suryani Khair memprediksi, masyarakat akan mendapatkan tambahan beban hidup baru pada tahun 2025 ini.
Menurutnya kepada [KP] Selasa (31/12/2024) prediksi itu menyusul adanya sejumlah kebijakan di bidang fiskal diambil pemerintah yang mulai diberlakukan 1 Januari 2025.
“ Seperti pungutan tambahan pajak (opsen) kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)”,ujarnya.
Selain opsen pajak ,pemerintah juga menaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.
Dikemukakan PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha.
“Dengan kenaikan PPN ini, maka masyarakat harus menanggung biaya lebih tinggi untuk setiap pembelian jenis barang atau jasa,” kata Suryani.
Ia juga mengatakan, kenaikan PPN 12 persen juga akan dirasakan pada kalangan pengusaha. Masalahnya kata Suryani, kenaikan PPN akan berpotensi terhadap harga jual produk.
“ Padahal pengusaha dalam tahun 2025 ini sudah dibebani dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP)” tandasnya.
Menurutnya, meskipun kenaikan tarif PPN bertujuan mengatasi defisit APBN dan sekaligus meningkatkan penerimaan negara, namun kebijakan ini tidak bisa dihindari akan membawa dampak terutama terhadap naiknya harga barang sejumlah kebutuhan masyarakat.
“ Menyadari dampaknya dirasakan masyarakat, maka wajar kiranya jika pemerintah diminta meninjau ulang bahkan diminta membatalkan kebijakan kenaikan tarif PPN tersebut,” demikian kata Suryani. (nid/K-3)
