oleh: Hikmah SPd
Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Generasi

MASALAH kemiskinan tidak hanya melanda negeri tercinta ini akan tetapi juga menjadi masalah secara global yang sampai saat ini tidak ada solusi tuntasnya. Banyak kondisi yang dapat menjadi kategori seseorang itu disebut miskin diantaranya tidak ada akses atau kesulitan mengakses pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan termasuk kebutuhan pokok masyarakat yang seharusnya dijamin oleh negara dalam pemenuhannya secara layak dan mudah. Salah satu wacana untuk keluar dari masalah kemiskinan adalah dengan mengalokasikan anggaran paling besar di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu juga untuk dapat meningkatkan kesejahteraan yang dilakukan di dunia pendidikan adalah dengan menggalakkan program pendidikan vokasi. Bahkan pendidikan vokasi ini dianggap akan mampu melahirkan generasi muda yang tangguh dan inovatif dan berdaya saing tinggi di kancah global.

Sebagaimana yang disampaikan oleh presiden bahwa “Banyak negara alokasi pertamanya alokasi terbesar dalam APBN adalah pertahanan. Demikian Amerika Serikat, demikian India alokasi terbesar pertahanan. Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan,” kata Prabowo saat menghadiri Penyerahan Secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025, di Istana Negara, Jakarta. (www.viva.co.id, 10/12/2024).

Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan dengan optimalisasi anggaran sebagai jalan keluar dari kemiskinan membutuhkan kebijakan nyata dan sinergi dari berbagai bidang terutama kebijakan bidang ekonomi. Ketika sumber pendanaan tidak memadai untuk optimalisasi anggaran, bagaimana bisa optimal, ketika sumber daya alam yang melimpah ini dikelola tidak sepenuhnya oleh negara, yang sebenarnya mampu memberikan layanan pendidikan seluruh jenjang dan kesehatan secara gratis. Cerdas, terampil, enovatif, kreatif, dan sehat fisik saja tidak cukup, kalau lapangan kerja sempit, modal untuk usaha tidak ada, kalau pun mendapatkan kucuran dana tetapi dalam sistem kapitalis saat ini dengan ekonomi ribawinya membuat yang sulit semakin sulit.

Pernyataan bahwa pendidikan dan kesehatan berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan adalah pernyataan yang tepat. Harapan muncul ketika dinyatakan akan adanya peningkatan anggaran untuk dua bidang tersebut. Sayangnya pernyataan tersebut belum didukung dengan kebijakan yang sejalan. Bahkan adanya kebijakan yang membuat hidup rakyat makin sulit termasuk dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Apalagi dalam sistem kapitalisme, kapitalisasi pendidikan dan kesehatan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Belum lagi berbagai pungutan pajak jelas memberatkan rakyat, dan turunnya anggaran program makan bergizi atau MBG. Semua adalah konsekuensi penerapan sistem kapitalisme, sistem ini mendukung terwujudnya penguasa populis penuh pencitraan.

Sudah berapa kali negeri ini berganti pemimpin, masalah kemiskinan tak pernah kunjung tuntas. Pemimpin yang kompeten dan bersih saja tidaklah cukup untuk menjadikan negara ini lebih baik, ibarat mobil rusak tak akan bisa jalan dengan baik walau seahli apapun sopirnya. Yang terjadi hanyalah tambah sulam. Yang dibutuhkan saat ini selain pemimpin yang kompeten dan bersih juga sistem pemerintahannya harus sistem yang terbaik.

Sistem terbaik harus bersumber dari sang pencipta manusia, karena penciptalah yang mengerti potensi ciptaan-NYA. Islam bukan hanya sekedar agama yang mengatur ibadah ritual saja tetapi Islam merupakan sistem kehidupan yang paripurna. Salah satunya Islam menetapkan bahwa layanan pendidikan dan kesehatan adalah bagian dari kebutuhan pokok rakyat dan menjadi hak seluruh rakyat yang wajib dipenuhi oleh penguasa.

Penguasa dalam Islam memiliki kewajiban mengurus rakyat dengan baik dan tidak menimbulkan kesusahan pada rakyat, baik itu muslim maupun non muslim yang menjadi warga negaranya.

Islam memiliki mekanisme untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok tersebut, termasuk sumber dana/sumber pendapatan yang banyak sesuai dengan sistem ekonomi Islam yang non ribawi. Sama sekali tidak mengandalkan pajak. Pajak boleh diterapkan jika sumber pemasukan lain tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat, jadi hanya temporer sebagai alternatif terakhir itupun dipungut dari kaum muslimin yang kaya saja. Non muslim yang menjadi warga negara sama sekali tidak pernah diminta bayar pajak, tetapi mereka diberikan pelayanan yang sama seperti kepada rakyat yang muslim.