JAKARTA, Kalimantanpost.com- Demo yang dilakukan sejumlah pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikti) baru-baru tadi menuai kontroversi.
Sebagian pihak menilai aksi ini sekadar “setingan” untuk mengalihkan perhatian dari isu utama, yaitu Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen ASN.
Di berbagai grup diskusi dosen yang memperjuangkan tukin, muncul beragam spekulasi. Beberapa dosen menyoroti keberanian para pegawai melakukan demonstrasi yang ditujukan kepada atasan, sesuatu yang dianggap tidak lazim terjadi tanpa ada dukungan “sutradara” di balik layar.
Seorang dosen menulis di grup diskusi, “Kalau saya, analisanya ini by desain. Kok ASN dipecat?” Komentar ini mengacu pada informasi bahwasanya aksi demonstrasi dipicu oleh pemecatan seorang ASN oleh Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Komentar lain juga menyebutkan, “Berani banget itu pegawai-pegawai demo atasan. Mana ada kalau bukan suruhan sutradara.”
Para dosen yang aktif menyuarakan pentingnya tukin untuk mendukung kesejahteraan dan kinerja ASN di perguruan tinggi khawatir bahwa demo ini adalah bagian dari skenario yang lebih besar. Seorang dosen lainnya berkomentar, “Terlepas dari masalah pribadi beliau, tukin pada tataran kebijakan publik semoga bukan skenario ganti menteri dan jadi ‘jeda proses’ perjuangan tukin.” tambahnya.
Di sisi lain, ada juga yang mendukung demo ini sebagai pemicu semangat perjuangan. Salah seorang dosen menyatakan, “Sebenarnya, ini bisa jadi pemicu untuk kita lebih berani. Kalau pegawai kantor pusat saja berani demo langsung ke Menterinya, apalagi kita, hehehe.”
Komentar ini mencerminkan optimisme bahwa aksi tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk lebih tegas dalam menyuarakan hak-haknya.
Hingga kini, tidak ada pernyataan resmi dari pihak Kemendikti terkait dugaan bahwa demo tersebut memiliki tujuan untuk melemahkan perjuangan para dosen ASN dalam mendapatkan tunjangan kinerja yang layak. Namun, situasi ini menambah kompleksitas dalam penyelesaian isu tukin yang telah lama menjadi perhatian.
Para dosen berharap pemerintah memberikan solusi konkret dan menjadikan penyelesaian isu tukin sebagai prioritas tanpa terdistraksi oleh dinamika lain yang berkembang. Apakah isu ini akan berlanjut atau justru semakin teralihkan, publik dan komunitas dosen kini menunggu kejelasan dari pihak-pihak terkait.(nau/KPO-1)
