Forum Konsultasi Publik RKPD Tapin 2026
Tapin, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kabupaten Tapin menggelar Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2026, Senin (3/2/2025). Bertempat Ballroom Hotel Grand Qin, Banjarbaru.
Forum konsultasi Publik dibuka secara langsung oleh Plh Penjabat Bupati Tapin, Sufiansyah.
Dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum ini merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, rancangan awal RKPD harus dibahas bersama perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan penyempurnaan sebelum ditetapkan sebagai dokumen perencanaan resmi.
“Forum ini menjadi wadah bagi kita semua untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026. Aspirasi dari berbagai pihak sangat penting dalam memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Sufiansyah.
Menurutnya Sufiansyah dalam satu tahun terakhir, capaian pembangunan di Kabupaten Tapin menunjukkan hasil yang positif, ada bberapa indikator keberhasilan yang diraih, antara lain, pertama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 74,06, masuk dalam kategori tinggi, kedua Angka kemiskinan turun menjadi 3,33 persen. Kemudian Laju pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 5,54 persen dengan Gini rasio turun menjadi 0,281, menandakan ketimpangan pendapatan yang semakin berkurang.
Selanjutnya mendapatkan Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam pengelolaan keuangan berhasil dipertahankan dan Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah mendapat predikat BB (sangat baik) serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memperoleh indeks 3,81 (baik sekali).
Kemudian juga dari segi Indeks SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan MRI (Maturitas Risiko) mencapai 3,158 dan 3,069, menunjukkan sistem yang terdefinisi baik dan terakhir Kabupaten Tapin mendapat predikat “Sangat Inovatif” dalam Government Award.
“Capaian ini adalah hasil kerja keras bersama. Saya mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah daerah, stakeholder, dan masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan Tapin. Ke depan, mari kita pertahankan dan tingkatkan prestasi ini,” tambahnya.
Sufiansyah juga menekankan bahwa dalam perumusan RKPD 2026, seluruh peserta forum harus memperhatikan arah kebijakan nasional dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga perencanaan pembangunan tetap selaras dengan visi pembangunan yang lebih luas.
Sementara Kepala Bappelitbang Tapin, Meidy Haris Prayoga melaporkan bahwa forum ini bertujuan untuk menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan rancangan awal RKPD 2026.
Forum ini dihadiri oleh staf ahli bupati, asisten sekretaris daerah, kepala OPD, camat, kepala bagian, pimpinan organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dunia usaha, akademisi, serta Forum Anak Kabupaten Tapin.
“Melalui forum ini, kita ingin memastikan bahwa perencanaan pembangunan Kabupaten Tapin dilakukan secara inklusif dan partisipatif. Setiap masukan yang disampaikan akan menjadi dasar dalam penyempurnaan RKPD 2026,” ujar Meidy.
Sebagai tindak lanjut, hasil forum ini akan digunakan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang dijadwalkan berlangsung pada 12-20 Februari 2025.
Acara diakhiri dengan penandatanganan berita acara kesepakatan oleh perwakilan pemangku kepentingan, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung penyusunan RKPD yang lebih baik.
“Dengan terselenggaranya forum ini, diharapkan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2026 dapat disusun dengan lebih matang dan tepat sasaran, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (abd/K-6)
