RANTAU, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kabupaten Tapin resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, Senin (15/4), di Aula Kantor Bupati Tapin.
Musrenbang tahun ini mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia Unggul Berlandaskan Penataan Kelembagaan dan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.” Tema ini mencerminkan komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas aparatur serta pembangunan fisik yang merata dan berjangka panjang.
Bupati Yamani menegaskan pentingnya forum Musrenbang sebagai wadah untuk menghimpun aspirasi dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.
“Musrenbang ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah momentum penting untuk menyatukan langkah dan menyusun rencana yang realistis dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Bupati.
Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk menginternalisasi visi, misi, dan 13 program prioritas yang telah ditetapkan.
Bupati meminta agar perencanaan pembangunan diarahkan pada pencapaian indikator strategis daerah.
“Kita harus fokus pada peningkatan IPM, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Semua itu membutuhkan langkah konkret dan kerja nyata,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam hal pendanaan pembangunan. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBD.
“Saya minta seluruh kepala perangkat daerah aktif mencari peluang pendanaan lain, baik dari APBD Provinsi, APBN, DAK, CSR, hibah, dan lainnya. Bangun koordinasi yang kuat dengan kementerian dan pemerintah provinsi,” tambahnya.
Diharapkan, Musrenbang ini dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan sejalan dengan tujuan menjadikan Tapin sebagai daerah yang maju dan beriman—berintegritas, sejahtera, inovatif, agamis, dan berkelanjutan.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Tapin, Achmad Riduan Syah menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Menurut Riduan, partisipasi aktif semua pihak merupakan wujud nyata dari pendekatan perencanaan partisipatif. Ia menekankan bahwa dokumen RKPD yang akan disusun harus mampu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta sejalan dengan rencana pembangunan nasional dan Provinsi Kalsel.
“Dalam kesempatan ini, saya bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Tapin mengajak semua pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan saran guna merumuskan arah kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” ujarnya
.
DPRD Tapin, lanjut Riduan, mendukung penuh pelaksanaan Musrenbang ini sebagai bagian dari implementasi semangat kolektif dan keterbukaan dalam perencanaan pembangunan. Ia berharap proses penyusunan RKPD 2026 berjalan transparan, akuntabel, dan sinergis.
Kepala Bappelitbang Tapin, Meidy Haris Prayoga, menambahkan, Musrenbang RKPD merupakan forum strategis untuk menyerap aspirasi dan menyinkronkan prioritas pembangunan dari tingkat desa hingga kabupaten.
“Kami berharap kegiatan ini menghasilkan rumusan program yang realistis dan selaras dengan arah pembangunan jangka menengah daerah,” ujarnya.
Musrenbang ini menjadi langkah awal Pemkab Tapin dalam menyusun perencanaan yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan daerah ke depan. (abd/KPO-4).
