RANTAU, Kalimantanpost.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tapin bersama Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menggelar layanan administrasi kependudukan jemput bola di Kecamatan Candi Laras Selatan.
Kegiatan pada Rabu (7/5/2025) ini merupakan bagian dari Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).
Dipusatkan di Desa Candi Laras, kegiatan ini melibatkan 12 desa di kecamatan tersebut.
Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Tapin H. Juanda, Tim Ditjen Dukcapil Kemendagri, Asisten Administrasi Umum Fikri Irmawan, Camat Candi Laras Selatan Zaul Rahman, para kepala desa, serta unsur Muspika.
Kepala Disdukcapil Tapin, Hj Rina Indriani mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan secara cepat, akurat, dan gratis.
“Ini adalah komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang menyeluruh dan inklusif, agar seluruh penduduk memiliki dokumen resmi yang menjadi dasar akses terhadap layanan publik lainnya,” ujarnya.
Menurut Rina, kepemilikan dokumen seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan kartu identitas anak sangat penting dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat.
Sementara itu, Wakil Bupati Tapin H. Juanda menilai layanan ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.
“Pelayanan publik, termasuk Adminduk, harus bersifat responsif dan inovatif. Masyarakat membutuhkan kecepatan dan kemudahan, apalagi di era digital ini,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ditjen Dukcapil yang telah mendukung penerapan GISA secara inklusif di Kabupaten Tapin.
“Kami berharap kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tandasnya
Sementara Ketua Tim Kerja Identitas Penduduk dan Penduduk Rentan, Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Ahmad Riduan mengatakan, Pemkab Tapin dinilai sebagai salah satu daerah terbaik dalam pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) dengan nilai 99,99 persen.
“Tapin bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam hal pelayanan Dukcapil. Pelaksanaannya nyata dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Riduan.
Menurutnya, pelayanan administrasi kependudukan memiliki posisi vital dalam penyelenggaraan layanan publik. Tanpa dokumen kependudukan yang valid, masyarakat akan kesulitan mengakses berbagai hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga perbankan.
Ia menekankan pentingnya menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama, khususnya dalam urusan Adminduk.
“Administrasi kependudukan adalah fondasi dari seluruh sistem kependudukan. Bila ini kuat, maka pelayanan publik lainnya pun akan berjalan baik,” tambahnya.
Riduan berharap pendekatan yang diterapkan di Tapin bisa direplikasi di berbagai daerah sebagai model pelayanan yang cepat, inklusif, dan menyeluruh.(abd/KPO-4)
