BPKP Evaluasi APBD 2025 Kotabaru
Kotabaru, KP — BPKP Kalimantan Selatan memaparkan hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 dalam audiensi resmi di Aula Bamega.
Dari total anggaran sektor prioritas sebesar Rp1,4 triliun, ditemukan potensi ketidakefektifan sebesar Rp764,8 miliar (51,5%) dan ketidakefisienan Rp42,2 miliar (2,85%). Evaluasi menyoroti lemahnya integrasi rencana jangka menengah dan pendek serta indikator kinerja yang masih fokus pada jumlah, bukan kualitas.
Sekda Kotabaru Eka Saprudin menegaskan evaluasi ini sebagai momentum perbaikan tata kelola, khususnya di lima sektor prioritas: pengentasan kemiskinan, stunting, kesehatan, pendidikan, dan UMKM.
Kepala BPKP Ayi Riyanto menyoroti program stunting yang banyak mengalokasikan dana ke kegiatan tidak langsung. Sementara itu, UMKM desa masih kurang terjangkau.
Usulan inovasi digital dari Dinas Pemberdayaan Perempuan mendapat sambutan positif. “Digitalisasi bisa menekan biaya dan menjangkau lebih luas,” kata Sekda.
Bupati H. Muhamad Rusli yang hadir di akhir acara menyebut hasil evaluasi ini sebagai kompas untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Acara ditutup dengan penyerahan dokumen evaluasi dan cenderamata antara BPKP dan Pemkab Kotabaru. (and/K-6)
