Rantau, KP — Pemerintah Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna membahas persoalan distribusi air irigasi yang semakin krusial di wilayah tersebut. Rapat berlangsung di Aula Kantor Bupati Tapin baru baru tadi.
Dalam rakor itu menghadirkan perwakilan kementerian, TNI, aparat daerah, hingga kelompok tani.
Plt. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian, Husnain, dalam paparannya menyebut ancaman serius terhadap lahan sawah di Kalimantan Selatan, termasuk Tapin.
“Sekitar 2.300 hektare sawah terancam gagal panen akibat tidak tersalurkannya air secara merata,” ujarnya.
Masalah utama muncul dari perebutan sumber daya air antara sektor pertanian, perikanan, dan kebutuhan pembangkit listrik. Saluran air utama dari Bendung Tapin mengalami hambatan distribusi, dengan beberapa pintu air ditutup sepihak, menyebabkan kekeringan di lahan sawah wilayah hilir.
Bupati Tapin H. Yamani menegaskan pentingnya keadilan dalam pembagian air. Ia menyebut perlunya mekanisme distribusi yang mempertimbangkan semua kepentingan, namun tetap menjadikan pertanian sebagai prioritas.
“Jangan sampai satu sektor mengambil alih seluruh akses air. Kita perlu keteraturan dan pengawasan,” katanya.
Sementara Kepala BWS Kalimantan III, I Putu Eddy Purna Wijaya dalam paparannya menjelaskan masalah tidak hanya terletak pada volume air, melainkan kapasitas saluran dan tata kelola pintu air. Ia menilai perlunya kesepakatan kolektif antarsektor.
“Saling menutup saluran hanya akan memperparah krisis,” ujarnya.
Mediasi terkait distribusi air sebelumnya telah dilakukan pada 28 Mei lalu, namun belum menghasilkan kesepakatan jangka panjang. Pemerintah daerah diminta segera membentuk satuan tugas pengendali irigasi sebagai solusi taktis.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama lintas sektor, mempercepat penyusunan peta distribusi air, dan menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Swasembada pangan disebut sebagai proyek strategis yang tak bisa ditunda.
Rapat juga membahas program peningkatan lahan produktif (Oplah) dan pencetakan sawah baru, yang menjadi prioritas nasional dalam mendukung swasembada pangan. Pemerintah pusat meminta dukungan konkret dari daerah, terutama dalam menyelesaikan konflik lapangan.
Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan mencatat, potensi lahan irigasi di Tapin masih belum dimanfaatkan optimal.
Dalam setiap musim tanam, defisit air selalu terjadi. Karena itu, pemanfaatan untuk tambak dibatasi maksimal 72 hektare agar tidak mengganggu kebutuhan irigasi sawah. (abd/K-6)
