BANJARBARU, Kalimantanpost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mengikuti rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Senin (23/6/2025). Rapat ini digelar di Command Center Banjarbaru dan diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota serta lembaga terkait di Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan perkembangan inflasi nasional terkini. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengungkapkan tingkat inflasi nasional hingga Mei 2025 (year-to-date) mencapai 1,19 persen, lebih tinggi dibanding periode sama tahun 2020–2024 (kecuali 2022).
Khusus di Kalsel, terdapat tiga komoditas utama penyumbang inflasi pada minggu ketiga Juni 2025, yaitu daging ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah.
“Ketiganya menjadi penyumbang utama inflasi di wilayah Kalsel berdasarkan data per 20 Juni 2025,” jelas Pudji.
Meski terdapat tekanan harga dari sejumlah komoditas, kondisi inflasi di Kalsel dinilai masih relatif terkendali secara nasional. Namun demikian, BPS mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap komoditas pangan yang bersifat volatil, karena sangat rentan terhadap perubahan cuaca dan gangguan distribusi.
Secara nasional, inflasi ytd hingga Mei 2025 disumbang oleh: Komponen inti: 0,76 persen, Harga bergejolak (volatile food): 0,23 persen, Harga yang diatur pemerintah (administered prices): 0,20 persen
Sebagai langkah pengendalian inflasi, pemerintah daerah diimbau untuk: Memperkuat sinergi lintas sektor, Meningkatkan cadangan pangan daerah, Memperlancar distribusi antarwilayah, Menjaga stabilitas harga di pasar.
Rapat koordinasi ini merupakan agenda rutin mingguan Kemendagri dalam rangka memperkuat strategi pengendalian inflasi, terutama menjelang masa panen dan hari besar keagamaan yang biasanya memicu fluktuasi harga.
TPID Kalsel yang hadir dalam rakor ini terdiri dari unsur Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, BPS Kalsel, Kadin Kalsel, kepolisian, dan instansi terkait lainnya melalui sambungan virtual.(Adv/dev/KPO-1)
