BANJARBARU, Kalimantanpost.com – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistiyadi Budi, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam membangun pemerintahan digital yang aman dan modern.Hal ini disampaikan Nugroho saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Komdiphoria Diskominfo se-Kalsel, Kamis (25/9/2025) di Banjarbaru.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini dibuka Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman melalui Sekdaprov Muhammad Syarifuddin, serta diikuti oleh perwakilan Diskominfo dari 13 kabupaten/kota.
Pada kesempatan tersebut, BSSN bersama Pemprov Kalsel memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota terbaik dalam kategori pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan penerapan Indeks Keamanan Informasi (KAMI).
Kategori Indeks KAMI : Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin.
Kategori CSIRT tercepat: Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kota Banjarmasin.
Penghargaan diserahkan langsung Kepala BSSN Nugroho Sulistiyadi Budi bersama Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin, didampingi Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim.
“Provinsi Kalsel termasuk yang tercepat membentuk tim CSIRT di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya.
Di Indonesia, baru ada enam provinsi yang memiliki tim CSIRT lengkap di seluruh tingkatan pemerintah, dan Kalsel masuk sebagai provinsi kedua tercepat. Bahkan, Kalsel menjadi provinsi pertama yang melaksanakan penilaian indeks kematangan keamanan informasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Ia menegaskan capaian ini menunjukkan responsivitas Pemprov Kalsel dalam menghadirkan pelayanan publik yang efisien, mudah, cepat, dan aman.
“BSSN siap bersinergi dengan Pemprov Kalsel untuk menjaga serta memperkuat infrastruktur pemerintahan digital,” tambahnya.
Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan bahwa digitalisasi pemerintahan merupakan instrumen penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, inklusif, dan sesuai perkembangan zaman.
“Hal ini sejalan dengan visi Kalsel Bekerja: Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera, serta grand design Reformasi Birokrasi Nasional menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim menambahkan, Rakerda dan Komdiphoria menjadi forum penting untuk mengawal inovasi layanan publik agar lebih transparan dan berkualitas.
“Kegiatan ini juga dirangkai dengan agenda dari narasumber Kementerian Kominfo, Kementerian PANRB, serta BSSN RI,” pungkasnya. (adv/dev/KPO-4)
