Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
Banjarmasin

Perbaikan Tata Kelola Jadi Fokus Pendampingan AKIP Pemkot Banjarmasin

×

Perbaikan Tata Kelola Jadi Fokus Pendampingan AKIP Pemkot Banjarmasin

Sebarkan artikel ini
Hal 5 3 KLM Kontrak 1 Fokus Pendamping
PENDAMPINGAN AKIP - Foto bersama disela kegiatan pendampingan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). (KP/Medcent)

Banjarmasin, KP – Pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan komitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui pendampingan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Kegiatan ini berlangsung Rabu (10/9/2025) di Aula Kayuh Baimbai, dihadiri jajaran pimpinan SKPD dan pejabat teknis.

Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, menyebut pendampingan AKIP merupakan momentum penting untuk memastikan reformasi birokrasi berjalan nyata. “Langkah ini kami lakukan agar sistem akuntabilitas kinerja di Kota Banjarmasin semakin terarah, transparan, dan sesuai dengan rekomendasi yang berlaku. Tata kelola yang baik menjadi pondasi pelayanan publik yang berkualitas,” tegasnya.

Kalimantan Post

Menurut Yamin, arah pembangunan jangka menengah 2025–2029 harus benar-benar berfokus pada masyarakat. “Kami ingin pohon kinerja Pemkot menjadi dasar perencanaan yang jelas, terukur, dan berorientasi pada peningkatan layanan, sehingga visi Banjarmasin Maju Sejahtera bisa diwujudkan,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Kemenpan RB, Budi Prawira, S.E., M.M., menekankan agar pemerintah daerah lebih mandiri dalam merancang strategi peningkatan kinerja. “Kepala OPD ibarat menteri di daerah. Jadi, peran mereka harus kuat dalam menyiapkan strategi. Tim teknis penting, tapi keputusan tetap di daerah,” katanya.

Budi juga menegaskan perlunya evaluasi internal yang lebih aktif sebelum laporan disampaikan ke pusat. “Kalau sudah difilter di tingkat daerah, maka strategi bisa lebih tepat sasaran dan berdampak nyata. Jangan hanya berhenti di administrasi, tapi benar-benar meningkatkan kualitas layanan,” tambahnya.

Dengan pendampingan ini, Pemkot Banjarmasin berharap lahir tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, efektif, dan berorientasi hasil. Sinergi dengan Kemenpan RB diyakini menjadi pendorong terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani.

Baca Juga :  Banjarmasin Fokus Cegah Korupsi, MCSP Diterapkan di Pengadaan Barang dan Jasa

“Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberkahan, sehingga perbaikan tata kelola yang kita lakukan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tutup Wali Kota Yamin. (Sfr/K-3)

Iklan
Iklan