Banjarbaru, KP – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Banjarbaru menggelar kegiatan Capacity Building Tahun 2025 yang diikuti oleh seluruh anggota TPAKD dan para Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Banjarbaru.
Kegiatan berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, Jumat (31/10/2025).
Acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru ini menjadi wadah peningkatan kapasitas dan pemahaman bersama dalam memperluas akses keuangan masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen daerah terhadap upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, mewakili Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby. Dalam sambutannya, Sirajoni menegaskan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah Kota Banjarbaru.
“Melalui TPAKD, kita berkomitmen untuk membuka akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan produktif,” ujarnya.
Ia menambahkan, pada tahun 2025 fokus TPAKD diarahkan pada akselerasi pemanfaatan produk dan layanan pasar modal, yang diharapkan dapat menjadi alternatif pembiayaan dan sarana investasi bagi masyarakat, pelaku UMKM, maupun pemerintah daerah.
“Kegiatan Capacity Building ini menjadi momentum penting untuk memperdalam pemahaman tentang peran strategis pasar modal, serta bagaimana TPAKD dapat menjembatani masyarakat dengan instrumen keuangan yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Sirajoni.
Dalam kegiatan tersebut, TPAKD Banjarbaru menghadirkan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 Provinsi Kalimantan Selatan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kantor Wilayah Bursa Efek Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.
Melalui kegiatan ini, para peserta mendapatkan pemahaman mengenai strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta peran penting lembaga keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di daerah.
TPAKD Kota Banjarbaru berharap, dengan terselenggaranya Capacity Building ini, upaya peningkatan literasi keuangan dapat semakin merata di seluruh wilayah, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam menciptakan akses keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.(Dev/K-7)
