Oleh: Hasan Ashari
Mahasiswa Program Doktor Perbanas Institute
Target pertumbuhan ekonomi 8% terdengar optimistis bahkan heroik. Namun di tengah dunia yang sedang bergejolak—harga minyak melonjak, konflik geopolitik memanas, dan suku bunga global masih tinggi—angka itu juga bisa dibaca sebagai pertarungan besar. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia bisa tumbuh. Pertanyaannya: apakah fondasi Indonesia cukup kuat untuk menahan tekanan? Dalam konteks ini, stabilitas sistem keuangan menjadi prasyarat utama untuk tumbuh. Dan di dalam stabilitas tersebut, peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak lagi sekadar sebagai deposit insurer (penjamin simpanan), tetapi sebagai bagian integral dari financial safety net (jaring pengaman keuangan) yang memikul fungsi mitigasi risiko yang dapat mengancam pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya stabilitas ekonomi sebagai fondasi utama untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.
Stabil Di Atas Kertas
Di mulai dari stabilitas perbankan, data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan awal 2026 memang masih menunjukkan sistem perbankan yang sehat. Modal kuat. Likuiditas cukup. Kredit tumbuh. Namun krisis tidak pernah dimulai dari angka yang buruk. Krisis selalu dimulai dari perubahan arah yang diabaikan. Hari ini, tanda-tanda itu mulai terlihat: Kredit bermasalah perlahan naik, Dana masyarakat di bank mulai melambat, dan indikator risiko laten seperti loan at risk (LAR) meningkat. Ini bukan krisis, tapi ini adalah sinyal. Dan sejarah selalu mengajarkan satu hal: krisis tidak pernah datang tiba-tiba.
Dunia sudah berkali-kali memberi pelajaran. Silicon Valley Bank di 2023 runtuh hanya dalam hitungan hari. Tapi akarnya sudah tumbuh lama: salah kelola aset, ketergantungan pada satu sektor, dan kepercayaan yang rapuh. Credit Suisse pada 2023 tidak jatuh dalam semalam. Ia melemah perlahan—dimakan oleh kesalahan sendiri—hingga akhirnya kepercayaan benar-benar habis. Dan Indonesia tidak perlu jauh-jauh melihat. Krisis Keuangan Asia 1997 telah mengajarkan Indonesia bahwa krisis besar selalu berawal dari masalah kecil yang dibiarkan. Polanya selalu sama: risiko kecil yang terhubung menyebabkan kepercayaan hilang dan mengakibatkan sistem runtuh. Hari ini, Indonesia sedang berada di tahap awal pola itu. Pertanyaannya: apakah Indonesia akan belajar, atau mengulang?
LPS: Penjaga Terakhir
Dalam kondisi normal, Lembaga Penjamin Simpanan mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang bahkan tidak benar-benar memahami perannya. Tapi saat potensi krisis itu datang, LPS adalah institusi yang menentukan satu hal paling penting dalam sistem keuangan: kepercayaan. Tanpa kepercayaan, tidak ada bank yang aman. Tanpa kepercayaan, tidak ada sistem keuangan yang bertahan. Peran LPS hari ini bukan lagi sekadar membayar klaim penjaminan nasabah. Ia telah berubah menjadi penjaga stabilitas—yang harus mampu: mendeteksi risiko sebelum terlambat, menahan kepanikan sebelum menyebar, menyelamatkan sistem keuangan sebelum runtuh. Dengan kata lain, LPS adalah benteng terakhir. Tapi satu pertanyaan krusial muncul: seberapa kuat benteng itu jika tekanan demi tekanan datang bersamaan?
Masalah Sebenarnya
Yang membuat situasi hari ini berbahaya bukan satu faktor, tetapi kombinasi dari tiga hal: 1) harga energi naik akan membebani anggaran negara, 2) suku bunga bank tinggi akan menekan dunia usaha dan kredit, dan 3) risiko kredit perbankan naik akan meningkatkan potensi gagal bayar. Hal ini bukan tiga masalah terpisah. Ini adalah satu sistem yang saling terhubung. Dan ketika satu bagian terguncang, efeknya menjalar ke seluruh sistem keuangan. Di titik ini, Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter, Otoritas Jasa Keuangan menjaga sektor keuangan, dan LPS berdiri di garis paling belakang yaitu menyerap dampak jika terjadi kegagalan sektor perbankan yang mengganggu stabilitas keuangan. Dan satu hal yang harus diyakini adalah garis belakang dalam hal ini LPS “tidak boleh” gagal.
Siapa Membayar Jika Krisis Terjadi?
Selama ini, banyak yang menganggap sistem penjaminan simpanan “mengamankan” sendirian. Bank membayar premi, LPS mengelola dana, dan semuanya terlihat terkendali. Tapi itu dalam kondisi normal. Dalam krisis besar—ketika beberapa bank gagal sekaligus—biaya yang muncul tidak lagi kecil. Dan ketika dana LPS tidak cukup, satu pihak yang tidak bisa menghindar adalah negara/pemerintah. Negara/pemerintah berkewajiban untuk menambah modalnya ke LPS. Artinya sederhana: risiko perbankan bisa berubah menjadi beban rakyat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan risiko fiskal, terutama agar tekanan di sektor keuangan tidak berujung pada beban terhadap APBN di masa depan.
Kesiapan adalah Kunci
Target 8% bukan masalah dan itu bisa diraih. Yang menjadi masalah adalah jika target itu tidak diiringi dengan kesiapan menghadapi risiko. Karena dalam dunia nyata, ekonomi tidak hanya bergerak naik. Ia juga bisa turun dan mungkin jatuh. Dan ketika itu terjadi, sistem yang tidak siap akan runtuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Ingat krisis moneter tahun 1997-1998 terjadi karena Indonesia tidak siap.
Bagaimana dengan LPS? Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar LPS itu ada, tetapi pemerintah dan DPR harus memastikan bahwa LPS telah kuat dengan memberikan seperangkat kewenangan. Sehingga LPS dapat menerapkan/melakukan sistem deteksi risiko yang lebih tajam, koordinasi antar lembaga yang lebih solid, kesiapan menghadapi skenario terburuk, dan yang paling penting: menjaga kepercayaan publik. Karena krisis perbankan bukan dimulai dari kegagalan bank, melainkan dari hilangnya kepercayaan masyarakat.
Indonesia Diuji, Bukan Bertumbuh
Alhamdulillah, Indonesia hari ini belum berada dalam krisis. Tapi Indonesia juga tidak berada dalam zona nyaman. Tanda-tanda tekanan sudah muncul. Risiko mulai bergerak naik. Dan dunia tidak sedang baik-baik saja. Target 8% akan tercapai jika fondasinya kuat. Jika tidak, angka itu hanya akan menjadi ilusi yang runtuh saat realitas datang menyapa. Dan ketika itu terjadi, semua akan kembali pada satu pertanyaan sederhana: Apakah Indonesia sudah cukup siap? Karena jika tidak, maka bukan hanya pertumbuhan yang hilang— tetapi juga kepercayaan. Dan dalam sistem keuangan, kehilangan kepercayaan adalah awal yang akan mengakhiri segalanya. Kepercayaan adalah mata uang yang tak ternilai. LPS menjad salah satu yang berkewajiban menjaga kepercayaan itu!
