Banjarmasin, KP – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna dewan, Selasa (5/5).
Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK mengatakan, dewan memberikan sejumlah rekomendasi terhadap LKPj Gubernur 2025, merupakan hasil kerja Pansus.
“Kita memberikan beberapa masukan dan evaluasi terhadap kinerja Pemprov Kalsel,” katanya.
Sedangkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, HM Syarifudin berjanji akan menindaklanjuti catatan yang diberikan DPRD Kalsel, dan memberikan perhatian atas rekomendasi dewan.
“Kita akan tindaklanjuti ini, khususnya SKPD terkait,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari menegaskan, penyusunan rekomendasi DPRD berpedoman pada berbagai ketentuan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, serta regulasi teknis lainnya yang mengatur mekanisme evaluasi LKPj.
Desy mengatakan, rekomendasi DPRD merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan, serta menjadi instrumen strategis dalam menilai capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
“Rekomendasi DPRD bukan sekadar catatan administratif, melainkan bentuk evaluasi, koreksi, dan arahan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam perbaikan kinerja ke depan,” ujar polisi muda PAN tersebut.
Desy menegaskan seluruh rekomendasi wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan serta penganggaran, seperti RKPD dan APBD.
Adapun sejumlah bidang yang menjadi fokus perhatian DPRD meliputi bidang pemerintahan, hukum dan HAM, ekonomi dan keuangan, pembangunan dan infrastruktur, serta kesejahteraan rakyat.
Diantaranya, DPRD mendorong penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital, optimalisasi pendapatan daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.
DPRD Kalsel juga menegaskan akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi tersebut.
Setiap bentuk pengabaian atau pelaksanaan yang tidak optimal akan menjadi catatan dalam penilaian kinerja pemerintah daerah. (*/lyn/K-2)
