PALANGKA RAYA. Kalimantanpost.com -Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mulai menjajaki koalisi strategis serta penguatan kerja sama lintas sektor dengan Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) guna mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Pembahasan Penawaran Kerja Sama Daerah antara Pemprov Kalteng dan Pemprov Kalsel yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kalteng, Kamis (4/6/2026).
Mewakili Gubernur Kalteng, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Darliansjah menegaskan, peluang kerja sama antardaerah perlu dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh perangkat daerah untuk mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis.
Darliansjah mengapresiasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah beserta jajaran yang telah memfasilitasi pelaksanaan rapat tersebut. Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan peluang kerja sama antar daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Harapan saya, seluruh perangkat daerah mampu berkreasi dan berinovasi dalam membangun kerja sama, karena payung hukumnya telah tersedia melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKD),” ujarnya.
Menurut Darliansjah, pelaksanaan rapat tersebut menjadi bukti bahwa Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah mulai menjalankan perannya dalam mendorong terbentuknya kolaborasi yang produktif dan memberikan manfaat bagi daerah.
Ia menekankan, setiap nota kesepahaman (MoU) maupun perjanjian kerja sama yang nantinya disepakati harus mampu diwujudkan dalam program nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kerja sama yang dibangun harus dilandasi komitmen dan kesungguhan untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan manfaat yang konkret bagi kedua daerah,” tegasnya.
Berdasarkan hasil pembahasan awal, sejumlah sektor yang berpotensi untuk dikerjasamakan antara Kalteng dan Kalsel meliputi bidang pendidikan, kesehatan, kebencanaan, sosial, hingga kelautan dan perikanan.
Karena itu, Darliansjah meminta seluruh perangkat daerah menyampaikan kondisi eksisting, peluang kerja sama yang dapat dikembangkan, serta regulasi yang mendukung implementasinya.
Sementara itu, Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalteng, Jhon Lis Berger, menjelaskan bahwa penawaran kerja sama tersebut berasal dari Pemprov Kalteng dan awalnya difokuskan pada sektor pendidikan.
Hanya saja, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah menilai ruang kolaborasi dapat diperluas ke berbagai bidang strategis lainnya yang memiliki kepentingan bersama.
“Kerja sama ini tidak hanya terbatas pada bidang pendidikan, tetapi juga berpotensi mencakup penanganan bencana kebakaran, kerawanan sosial, serta sektor-sektor strategis lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi kedua daerah,” ungkap Jhon Lis Berger.
Selain pendidikan dan penanganan kebencanaan, sektor kelautan dan perikanan juga dinilai memiliki prospek besar untuk dikembangkan melalui kerja sama antardaerah tersebut. (drt/KPO-3)
