JAKARTA, Kalimantanpost.com – Tingginya angka pengangguran di Kalimantan Selatan yang masih menjadi perhatian serius mendorong Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan konsultasi ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sinergi dalam menghadirkan program-program strategis yang mampu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Banua.
Kunjungan yang berlangsung di Jakarta, Kamis (23/7/2026), dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifa, SH, dan diterima Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan RI, Faried A. Nur Yuliono, SSTP, MM.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah program prioritas menjadi pembahasan, di antaranya kuota akreditasi lembaga pelatihan kerja, program pemagangan, Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM), hingga penguatan sistem informasi pasar kerja yang diharapkan mampu mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Jihan Hanifa mengatakan, konsultasi ini merupakan bentuk komitmen DPRD Kalsel dalam mencari solusi terhadap persoalan pengangguran yang masih menjadi tantangan di daerah.
“Permasalahan pengangguran menjadi perhatian bersama. Karena itu, kami ingin memperoleh informasi sekaligus masukan mengenai berbagai program yang telah disiapkan pemerintah pusat agar dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Selain membahas program pelatihan berbasis kompetensi dan pemagangan, pertemuan juga mengulas pengembangan kewirausahaan melalui Program Tenaga Kerja Mandiri sebagai salah satu upaya menciptakan lapangan kerja baru.
Komisi IV DPRD Kalsel juga menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Melalui konsultasi tersebut, diharapkan berbagai program ketenagakerjaan dari Kementerian Ketenagakerjaan dapat lebih optimal diterapkan di Kalimantan Selatan. Dengan demikian, upaya menekan angka pengangguran tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja, tetapi juga mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang lebih luas, produktif, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua.(nau/KPO-1)
