WACANA kenaikan gaji kepala daerah kembali mengemuka. Di satu sisi, peningkatan penghasilan pejabat dapat dipandang sebagai bagian dari penyesuaian terhadap tanggung jawab dan beban kerja. Namun di sisi lain, rencana tersebut patut dipertimbangkan secara matang, terutama ketika masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi dan pemerintah sedang menjalankan kebijakan efisiensi anggaran.
Kenaikan gaji kepala daerah juga tidak boleh dibingkai seolah-olah menjadi obat mujarab untuk memberantas korupsi. Pengalaman menunjukkan, besarnya penghasilan bukan satu-satunya faktor yang menentukan seseorang menyalahgunakan kewenangan. Integritas, pengawasan, transparansi, serta kepastian hukum jauh lebih menentukan.
Karena itu, pernyataan Akademisi FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Lalita Hanief, yang meminta agar wacana tersebut ditunda patut menjadi perhatian. Kepala daerah sebagai pejabat publik seharusnya menunjukkan empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang mereka layani.
Apalagi pemerintah saat ini tengah mendorong efisiensi. Berbagai kegiatan dan program harus dipangkas atau ditunda dengan alasan keterbatasan fiskal. Dalam situasi seperti ini, menaikkan penghasilan pejabat berpotensi menimbulkan persepsi kurang sensitif terhadap kebutuhan masyarakat.
Namun, bukan berarti kesejahteraan kepala daerah tidak penting. Penghasilan yang layak tetap diperlukan agar kepala daerah dapat menjalankan tugas secara profesional. Persoalannya adalah waktu, ukuran kewajaran, dan sumber anggarannya.
Jika kenaikan memang diperlukan, pemerintah sebaiknya melakukan kajian terbuka mengenai beban kerja, kemampuan APBN dan APBD, serta dampaknya terhadap pelayanan publik. Kebijakan tersebut juga harus dipastikan tidak mengurangi anggaran pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur dasar, maupun program yang langsung menyentuh masyarakat.
Yang lebih penting, jangan menjadikan kenaikan gaji sebagai strategi utama pemberantasan korupsi. Pemerintah perlu memperkuat sistem pencegahan, transparansi pengadaan, digitalisasi pelayanan, pengawasan internal, serta keterbukaan penggunaan anggaran.
Di tengah masih adanya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukanlah berapa besar gajinya. Ukurannya adalah seberapa besar manfaat kebijakannya dirasakan rakyat.
Maka, jika memang tiba waktunya menaikkan gaji kepala daerah, lakukan dengan perhitungan yang rasional dan transparan. Tetapi untuk saat ini, ketika masyarakat masih membutuhkan banyak dukungan, empati pemimpin seharusnya lebih dulu terlihat daripada kenaikan penghasilan pejabat.
