BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Rencana pembangunan jaringan kereta api Trans Kalimantan kembali didorong untuk segera direalisasikan.
Transportasi massal tersebut dinilai bukan lagi sekadar wacana pembangunan, melainkan telah menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Kalimantan.
Mantan anggota DPR RI yang juga politisi Gerindra Kalimantan Selatan, H Depriyadi, menyampaikan hal tersebut kepada awak media di Barito Kuala (Batola), Selasa (8/9/2026).
Mantan Wakil Bupati Tanah Bumbu ini mengatakan, kereta api diyakini mampu menjadi solusi transportasi publik yang murah dan aman, sekaligus memiliki kapasitas besar untuk mengangkut penumpang maupun barang dan jasa.
Menurutnya, Banjarmasin sebagai salah satu pintu gerbang Kalimantan memiliki posisi yang sangat strategis untuk menjadi titik awal pengembangan jaringan kereta api yang menghubungkan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Barat.
“Banjarmasin ini sebenarnya pintu gerbang Kalimantan. Karena itu, seharusnya pembangunan transportasi kereta api bisa dimulai dari sini dan kemudian menghubungkan seluruh wilayah Kalimantan melalui Trans Kalimantan,” ujar Depriyadi.
Ia menilai, rencana dan desain pengembangan jaringan kereta api Trans Kalimantan sebenarnya telah tersedia di pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan lebih aktif mendorong percepatan realisasinya melalui koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat.
Koordinasi tersebut, lanjutnya, perlu melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, kementerian yang membidangi pembangunan kewilayahan, serta lembaga perencanaan pembangunan di tingkat pusat.
“Pemerintah daerah harus memaksimalkan koordinasi dengan pemerintah pusat. Apalagi ada kebijakan Presiden terkait pembangunan dan konektivitas Kalimantan. Tinggal bagaimana ini terus didorong menjadi langkah nyata,” katanya.
Keberadaan kereta api Trans Kalimantan, menurut Depriyadi, semakin penting seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Kalimantan Selatan memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu gerbang menuju kawasan IKN.
Selain mendukung mobilitas masyarakat, jalur kereta api juga diproyeksikan menjadi tulang punggung distribusi logistik dan pertumbuhan industri di masa mendatang. Angkutan barang dalam jumlah besar dapat dialihkan dari jalan raya ke jalur kereta api sehingga lebih efisien serta mengurangi ketergantungan terhadap angkutan truk.
“Kita mendengar akan ada perkembangan industrialisasi di Kalimantan, pembangunan pabrik dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Semua itu membutuhkan transportasi logistik yang murah dan mampu mengangkut dalam jumlah besar,” jelasnya.
Depriyadi menegaskan, masyarakat Kalimantan tidak lagi membutuhkan janji atau wacana baru terkait pembangunan jaringan kereta api. Yang diperlukan saat ini adalah langkah konkret dan kepastian realisasi.
“Ini bukan lagi wacana atau angan-angan. Ini sudah menjadi kebutuhan. Transportasi kereta api adalah kebutuhan rakyat Kalimantan untuk mendapatkan transportasi publik yang murah dan aman,” tegasnya.
Menurutnya, apabila kebutuhan konektivitas tersebut tidak segera direspons, pembangunan Kalimantan dikhawatirkan kembali mengalami hambatan, terutama dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, serta perkembangan kawasan IKN.
Terkait kesiapan lahan, ia optimistis persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan informasi yang diterimanya, kesiapan tata ruang untuk mendukung pembangunan jalur transportasi tersebut sudah tersedia.
Sementara berbagai alasan mengenai kondisi tanah maupun tingginya biaya pembangunan dinilai tidak seharusnya menjadi penghambat.
“Soal teknologi sudah ada. Memang membangun infrastruktur baru membutuhkan biaya besar. Tetapi harus dilihat sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan transportasi publik dan ekonomi Kalimantan,” katanya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan segera mengambil langkah konkret dengan memperkuat koordinasi dan mendatangi pemerintah pusat untuk memperjuangkan percepatan pembangunan kereta api Trans Kalimantan.
“Target waktunya tentu harus dibicarakan dengan pemerintah pusat. Tetapi harapan masyarakat jelas, secepatnya direalisasikan. Karena ini adalah kebutuhan Kalimantan,” pungkasnya. (nau/KPO-1)
