Rancangan teknokratik RPJMD ini merupakan naskah akademik RPJMD yang memuat kajian secara empirik dan ilmiah.
BANJARMASIN, KP – Baretlingbanda Kota Banjarmasin menggelar Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2025, di Aula Kayuh Baimbai, Selasa (25/2/20).
Kepala Baretlingbanda Kota Banjarmasin, Drs H Sugito Said memaparkan rancangan teknokratik RPJMD merupakan naskah akademik RPJMD yang memuat kajian secara empirik dan ilmiah, terhadap kondisi, potensi, masalah dan isu-isu strategis yang dihadapi lima tahun kedepan.
“Mulai hari ini kami mensosialisasikan rencana penyusunan Teknokratik Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2025 agar kedepan semua bisa lebih difahami SKPD,’’ ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina, dengan kegiatan tersebut diharapkan bisa mensosialisasikan penyusunan dokumen rancangan teknokratif. Bahkan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021-2025 ini, melampaui masa jabatan walikota 2021–2024.
Ia juga menerangkan, jabatan walikota dan wakil walikota itu masuk dalam periode 2021-2024, sehingga hanya tiga tahun setengah kontruksi. “Hak konstitusi lima tahun, tapi undang-undang membatasi 2024 harus Pilkada serentak, jadi hak konstitusi itu hampir terpangkas satu setengah tahun,’’ ucapnya.
Karena itu, lanjutnya, rancangan teknokratif itu nantinya akan berada pada masa transisi dimana akan ada daerah yang diisi oleh carateker. Ia pun berharap, seluruh aparatur harus berlaku profesional sehingga tidak menganggu siklus politik dan birokrasi.
“Secara teoritik maka proses birokrasi akan terus berjalan, sedangkan political proses itu berakhir, political proses the end administration secara teoritiknya. Jadi proses politiknya selesai, maka administrasinya tetap berjalan sehingga tidak terganggu dengan proses,’’ urainya.
Selain itu, Ibnu Herman itu juga menyampaikan bahwa ditahun ini Pemko Banjarmasin rencananya akan meluncurkan Program Bahuma (Bausaha Tanpa Bunga), sebagai bentuk pengganti BPR.
Dikatakannya, di 2020 program Bahuma bisa berjalan, sehingga BPR tinggal alternatife akusisi yang ada atau bisa dikerjasamakan dengan Bank Kalsel untuk penempatan dananya. “Sehinggga terkait kita tidak boleh me nol kan bunga juga bisa teratasi. Untuk proses perbankannya saya kira bisa dibicarakan sama sama,’’ katanya. (vin/K-5)
