Paringin, KP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan mengelar rapat kerja (Raker) bersama Tim Gugus Tugas Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Covid-19 (Tim Gugus Depan Covid-19) setempat, Kamis (02/04) kemarin di ruang rapat paripurna DPRD Balangan.
Raker langsung dipimpin Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan didampingi wakil ketua II H Upi Wandi yang dihadiri para anggota DPRD Balangan bersama Sekda Ir Ruskariadi beserta tim Gugus Tugas Depan lainnya.
Ketua DPRD Balangan Ahsani Fayzan meminta kepada Tim Gugus Depan Covid-19 untuk menyampaikan apa saja yang sudah dan akan dilakukan dalam menghadapi wabah virus corona yang sangat meresahkan masyarakat dunia tidak terkecuali masyarakat Balangan.
“Kami berharap hari ini Tim Gugus Depan Covid-19 bisa menyampaikan apa apa yang sudah dilakukan tim dalam menghadapi keresahan masyarakat Balangan atas adanya wabah virus corona ini,” ujar Fauzan sapaan akrab Ketua DPRD Balangan.
Sekdakab Balangan Ir H Ruskariadi selaku Sekretaris Tim Gugus Depan Covid-19 menyampaikan, Pemkab Balangan dalam penanganan menghadapi wabah virus corona yang sangat meresahkan masyarakat dunia tidak terkecuali masyarakat Balangan ini, telah dibentuk Tim Gugus Depan Covid-19.
“Kita telah melakukan upaya pencegahan menyebarnya virus corona dengan melakukan penyemprotan Disinfektan kebeberapa titik tempat umum, perkantoran dan lainnya,” ujarnya.
“Kita tengah menyusun anggaran serta hal apa yang akan dilakukan guna pencegahan, pengendalian dan penanganan pendemi ini. Termasuk rencana kita memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 ini,’’ katanya.
Kemudian dalam raker tersebut, timbul berbagai pertanyaan, saran, gagasan serta kritikan yang dilontarkan para wakil rakyat kepada Tim Gugus Tugas yang merupakan penanggung jawab Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Covid-19.
Seperti, Dadang Idi Fajeri perwakilan fraksi Golkar misalnya, menyarankan agar Pemkab Balangan melakukan pengratisan atau peringanan pembayaran PDAM.
“Kita tahu dampak pendemi ini bukan hanya soal kesehatan bagi mereka yang terjangkit, tapi juga dampak ekonomi hampir semua masyarakat. Makanya kami sarankan agar ada keringan pembayaran PDAM, bagaimana teknis dan besaran itu nanti terserah pemerintah daerah, terpenting kebijakan yang diambil bisa meringankan beban masyarakat,’’ bebernya.
Senada itu, M. Ifdali dari fraksi PPP menyampaikan, jika pemerintah harus memperhatikan dampak sosial yang mulai terasa di masyarakat, mulai dari adanya penurunan harga jual karet hingga kegelisahan masyarakat dalam melakukan kegiatan keagamaan yang bersifat berkumpulan, karena ada himbauan larangan berkumpulnya orang banyak.
“Dampak-dampak sosial seperti juga harus diperhatikan dalam upaya kita melakukan pencegahan, pengendalian dan penanganan Covid-19 ini,’’ ujarnya.
Sedangkan, M. Rizkan dari fraksi Nasdem mempertanyakan, soal ketersedian anggaran serta mekenisme perpindahan (Realokasi) anggara yang akan digunakan dalam penanganan Covid-19 ini.
“Kita ingin pencegahan, pengendalian dan penanganan Covid-19 ini maksimal, hingga nantinya hasilnya juga sesuai keinginan kita bersama,’’ tegasnya.
Sehingga dalam Reker itu, para anggota dewan ini, menekankan bagaimana agar Tim Gugus Tugas ini supaya maksimal serta mendahulukan kegiatan skala prioritas dalam penanganan Covid-19, seperti penyedian APD, alat rapid test hingga stimulus perkuatan ekonomi masyarakat. (jun/K-6)
