Oleh : Nor Aniyah, S.Pd
Pemerhati Masalah Sosial dan Generasi
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), mememinta pemerintah untuk sementara waktu menunda segala proyek pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur. Saat pandemi virus corona berlangsung di berbagai wilayah Indonesia.
Pasalnya ia menaruh kekhawatiran akibat penurunan penerimaan pajak negara sepanjang 2019, yang telah diketahui bersama hanya mencapai Rp 1.332,1 triliun. Atau baru sekitar 84,4 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp1.577,6 triliun. Sedangkan ia berujar bahwa Indonesia masih memerlukan banyak dana darurat bagi penanganan pandemi Virus Corona (Covid-19) di berbagai wilayah Indonesia (https://m.liputan6.com/bisnis/read/4212990/ada-corona-faisal-basri-minta-pemerintah-setop-sementara-proyek-ibu-kota-baru).
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, memastikan proses persiapan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur masih terus berjalan meskipun di tengah pandemi virus Corona. Saat ini pihaknya bersama kementerian terkait lainya pun tengah melakukan komunikasi intens dengan berbagai calon investor.
“Saat ini persiapan (pemindahan ibu kota) masih on track. Tim dari Kemenko Maritim dan Investasi bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan juga terus melakukan komunikasi dengan berbagai calon investor dan mitra di joint venture untuk pengembangan ibu kota ini,” kata dia dalam video offline yang dibagikan kepada wartawan, Rabu (25/3/2020) (https://m.liputan6.com/bisnis/read/4210854/ada-pandemi-corona-pemerintah-tetap-cari-investor-untuk-ibu-kota-baru).
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun tiga ruas akses jalan baru menuju proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Direktur Jenderal Cipta Karya mengatakan, ketiga jalan baru tersebut akan mengarah ke Balikpapan, Kecamatan Semboja, dan dari arah selatan.
Ia menyampaikan, pengerjaan ketiga ruas tersebut akan masuk ke dalam proyek tahap awal pembangunan ibu kota baru yang memakan biaya sekitar Rp 200-300 miliar. Kementerian PUPR sebenarnya belum mengalokasikan ketiga proyek tersebut ke dalam anggaran instansi pada 2020 ini. Namun, ia membuka kemungkinan untuk merevisi anggaran guna mewujudkan pembangunan itu (https://m.liputan6.com/bisnis/read/4200499/kementerian-pupr-bangun-3-jalan-akses-ke-ibu-kota-baru).
Proyek IKN baru yang prestisius terus melaju, meski pandemi Corona menyapu seluruh negeri ini. Banyak elemen masyarakat yang menyuarakan supaya proyek tersebut dihentikan sementara dan anggaran dananya dialihkan untuk bencana wabah ini. Namun, sepertinya proyek tetap harus jalan, meski nyawa rakyat jadi taruhan. Beginikah negeri yang menjunjung tinggi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”?
Hanya negara kapitalis sekuler sajalah yang tak mementingkan kebutuhan rakyatnya. Yang ada di benak mereka hanyalah materi semata. Bahkan nyawa manusia bisa saja tak ada artinya dibandingkan materi yang ingin diraihnya. Beginilah tatanan ekonomi yang dihasilkan oleh sistem Kapitalistik.
Mempertahankan eksistensi sistem kapitalis yang digunakan saat ini sama saja artinya dengan terus melanggengkan penderitaan dan kesengsaraan bagi umat manusia. Sebaliknya, mengakhiri sistem buruk tersebut merupakan tindakan yang akan menyelamatkan kehidupan umat manusia. Sistem yang baik tentu harus bersumber dari Zat Yang Mahabaik, yakni Allah SWT. Inilah sistem yang menerapkan syariah, yakni Khilafah Islamiyah. Sebuah sistem pemerintahan warisan dari Rasulullah Saw.
Rasulullah SAW bersabda : “Imam/khalifah/kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusan rakyatnya)”. (HR. al-Bukhari).
Politik ekonomi Islam difokuskan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap warga negara, Muslim dan non Muslim, baik pangan, sandang, maupun papan, serta memberikan peluang kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Selain itu, negara juga wajib menyediakan layanan keamanan, pendidikan dan kesehatan secara gratis. Hal ini sebagai bentuk pengurusan (ria’ayah) negara terhadap seluruh rakyatnya, apalagi saat ini wabah melanda penjuru negeri.
Bila pun pemerintah berencana melakukan pemindahan ibu kota negara sebaiknya dilakukan dalam kondisi perekonomian negara saat sedang mapan dan stabil. Seyogyanya, pemerintah fokus menyelesaikan berbagai masalah ekonomi negeri yang saat ini sedang mengalami tantangan berat. Jangan sampai rencana membangun ibu kota baru justru akan menambah permasalahan baru. Apalagi jika sumber pembiayaan berasal dari investasi asing atau utang riba yang sangat merugikan negara, sebab akan dikuasai oleh kepentingan asing.
Wabah ataupun perpindahan ibukota, bagi negara Islam semuanya perlu dana. Tetapi jika terjadi dalam waktu bersamaan, tentu nyawa rakyatlah yang harus diutamakan. Karena dalam Islam, negara bertanggungjawab besar untuk menjaga jiwa seluruh rakyatnya, tanpa kecuali. Bahkan, kafir dzimmy pun jika merupakan warga negara Daulah, akan tetap diperhatikan dan diayomi oleh negara.
Keberkahan, keadilan dan kesejahteraan dalam naungan sistem Islam bukan sekadar teori, namun telah terbukti pernah ada. Bahkan keberadannya diakui oleh Barat sendiri. Sebagaimana pengakuan Wil Durant:
Para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapapun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka. (Will Durant – The Story of Civilization).
Ia juga menambahkan: Pada masa pemerintahan Abdurrahman III diperoleh pendapatan sebesar 12,045,000 dinar emas. Diduga kuat bahwa jumlah tersebut melebihi pendapatan pemerintahan negeri-negeri Masehi Latin jika digabungkan. Sumber pendapatan yang besar tersebut bukan berasal dari pajak yang tinggi, melainkan salah satu pengaruh dari pemerintahan yang baik serta kemajuan pertanian, industri dan pesatnya aktivitas perdagangan.” (Will Durant – The Story of Civilization).
Demikianlah, syariah Islam secara komprehensif telah memberikan tuntunan kepada kepala negara ketika menangani krisis atau bencana wabah yang melanda di tengah-tengah masyarakat. Kepala negara pun bisa merasakan langsung penderitaan rakyatnya. Dan memprioritaskan semua penanganan urusan masyarakat berjalan dengan baik. Kepala negara (khalifah) akan memastikan bahwa program tanggap darurat berjalan dengan baik dan bantuan sampai kepada rakyat yang membutuhkan dengan baik dan jumlahnya mencukupi.
