Banjarmasin, KP – Kabupaten Barito Kuala siap menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), namun dilakukan dengan persiapan matang agar tidak menimbulkan keresahan.
“Kita siap melaksanakan PSBB, namun perlu menyusun panduan teknis agar penerapannya bisa berjalan lancar,” kata Bupati Barito Kuala, Hj Noormiliani kepada wartawan, di sela penyerahan bantuan APD dari Partai Golkar.
Menurut Noormiliani, penerapan PSBB tidak bisa dilakukan sembarang, namun memerlukan waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat maupun persiapan jaring pengaman sosial (JPS).
“Kasihan masyarakat kalau tiba-tiba langsung ditutup dan dilarang beraktivitas, sementara JPS belum siap dikucurkan,” tambah mantan Ketua DPRD Kalsel ini.
Untuk itulah diperlukan panduan teknis untuk membagi tugas antara SKPD terkait pengamanan JPS, kesehatan dan pengaman dalam pelaksanaan PSBB tersebut. “Jadi ada konektivitas dan dalam jalur lurus,” ungkap Noormiliani.
Noormiliani mengungkapkan, Barito Kuala sudah mengucurkan JPS lewat bantuan sosial dan dana desa dengan menyalurkan 20.000 paket sembako kepada masyarakat yang tidak mampu maupun terdampak Covid-19.
“Warga kurang mampu berdasarkan data BPS sebanyak 17.000 kepala keluarga ditambah yang terdampak Covid-19 sebanyak 3.000 kepala keluarga,” jelasnya.
Ditambahkan, bantuan sosial ini merupakan pendamping bantuan langsung tunai (BLT) yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan.
“Kita sudah menyiapkan anggaran untuk JPS ini, agar masyarakat tidak resah dan rebut,” ujar Noormiliani.
Sementara itu, Ketua Harian Partai Golkar Kalsel, H Supian HK mengingatkan agar penerapan PSBB ini dilakukan dengan koordinasi yang baik dan tidak berlebihan, sehingga tidak terjadi konflik di masyarakat.
“Kebijakan apapun yang diambil bisa dilihat dampak positif dan negatifnya. Jika banyak dampak negatifnya, lebih baik dihindari,” tambah Ketua DPRD Kalsel ini. (lyn/KPO-1)
