Martapura, KP – Anggota DPD RI Habib Zakaria yang sedang reses melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Banjar guna menjaring aspirasi di daerah.
Kunjungan senator yang tergabung dalam komite III tersebut disambut Sekdakab Ir HM Hilman ST MT didampingi Asisten I Pemerintahan Masruri dan Asisten II Perekonomian Pembangunan Rusdi.
“Esensi kunjungan kami pada masa reses ini guna menjaring aspirasi pemerintah di daerah maupun masyarakatnya, sehingga bisa diperjuangkan di tingkat pusat,” ujar satu dari empat anggota DPD RI dapil Kalsel tersebut.
Dijelaskannya, Komite III merupakan mitra kerja Kementerian Kesehatan, Kemendikbud, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata, Tenaga Kerja, Perlindungan Anak hingga Badan Akuntasi Publik (BAP).
Khusus bidang kesehatan, Habib Zakaria sendiri menggali soal penanganan COVID-19 yang dilakukan Pemkab Banjar, termasuk kendala dihadapi, sehingga bisa diperjuangkan pada masa sidang setelah reses.
“Diantaranya keinginan Pemkab Banjar agar RSUD Ratu Zalecha (Raza) Martapura dijadikan rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. Ini yang siap kami perjuangkan,” ucap wakil rakyat dari kalangan ulama tersebut.
Sekda Hilman pun berharap status RSUD Ratu Zalecha bisa ditingkatkan menjadi rumah sakit rujukan, sehingga biaya penanganan pasien COVID-19 bisa dibantu negara.
“Selama ini RSUD Ratu Zalecha juga melayani perawatan pasien COVID-19, namun statusnya bukan rumah sakit rujukan, sehingga pembiayaan ditanggung Pemkab Banjar dan ini sangat berat,” ungkap Hilman.
Disebutkannya, pembiayaan bagi pasien COVID-19 di rumah sakit milik Pemkab Banjar ini sangat besar, sehingga menyedot keuangan daerah melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan sebesar Rp99 miliar.
”Dana BTT yang besarannya mencapai 100 miliar ini digunakan untuk penanganan COVID-19 bidang kesehatan, Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak Corona,” jelasnya.
Pihaknya pun sangat berharap Habib Zakaria bisa memperjuangkan aspirasi soal status RS ”Raza” tersebut, sehingga sangat membantu meringankan beban keuangan daerah yang ditanggung Pemkab Banjar. (Wan/K-3)
