Banjarmasin, KP – Banjarmasin, KP – Banjir besar yang melanda sejumlah daerah di Kalsel harus menjadi pembelajaran bagi Kota Banjarmasin.
Hal itu dikatakan Ketua Komisi III I DPRD Banjarmasin, M Isnaeni kepada {KP} , Selasa (12/1/2021) kemarin.
Isnaeni mengibaratkan, banjir yang melanda sejumlah daerah di Kalsel akibat tingginya curah hujan disusul air pasang sebagai sebuah peringatan.
Menyikapi perubahan cuaca yang ekstrem ini ia mengingatkan, agar kota Banjarmasin mulai sekarang perlu segera berbenah diri dan melakukan antisipasi.
Meski menurutnya, ibu kota provinsi Kalsel ini nyaris belum pernah mengalami banjir besar seperti dialami daerah-daerah lain.
“’Namun jika kita belajar dengan banjir melanda sejumlah daerah di Kalsel bukan tidak mungkin suatu saat Kota Banjarmasin akan mengalami musibah yang sama,’’ katanya.
Menurut ketua komisi diantaranya membidangi masalah lingkungan ini, persoalan yang kini mendesak untuk dibenahi adalah perlunya pembenahan drainase dan melakukan normalisasi sungai secara menyeluruh.
Masalahnya, karena pada saat hujan lebat apalagi cukup lama mengguyur membuat sejumlah ruas jalan dan sejumlah pemukiman kota ini menjadi tergenang.
Ia mengemukakan, langkah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) melakukan pembersihan aliran drainase dan melakukan normalisasi sungai dari berbagai sampah diharapkan perlu untuk diteruskan dan ditingkatkan lagi.
Lebih jauh menurut Isnaeni, disamping perlunya menjaga kebersihan drainase dan sungai hal lain yang perlu ditumbuhkan kembangkan adalah kesadaran bersama untuk tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai atau drainase.
“Karena perilaku yang tidak mempedulikan masalah lingkungan ini bisa berdampak aliran pembuangan air pada drainase yang mestinya lancar akan menjadi tersumbat dan sungai menjadi dangkal,” katanya mengungatkan.
Dikatakan adapun beberapa langkah tambahan lain yang bisa mengantisipasi banjir yang perlu perlu dibudayakan di antaranya dengan membuat sumur resapan dan biopori.
Kemudian tak kalah penting adalah menghindari pendirian bangunan dengan sistem uruk.
Dikemukakan, menyikapi pendiriaan bangunan ini Pemko Banjarmasin sendiri telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bangunan Panggung. Perangkat hukum daerah ini sendiri salah satu tujuannya adalah agar tersedia resapan air guna mengantisipasi ancaman bahaya banjir.
‘Kendati pengawasan dan tindakan tegas terhadap Perda ini dalam pelaksanaannya masih perlu dipertanyakan, lantaran masih ada pendirian bangunan dengan menggunakan sistem uruk, seperti halnya pendirian bangunan rumah toko (ruko), ” kata M Isnaeni .
Sebagaimana diberitakan curah hujan tinggi pada beberapa hari pekan terakhir mengakibatkan sejumlah daerah di Kalsel banjir. Seperti Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarbaru dan yang terparah adalah Kabupaten Tanah Laut.
Banjir juga melumpuhkan Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Kota Banjarmasin, Pelaihari, Batulicin dan Kotabaru, yang berada di Kecamatan Bati – Bati, Kabupaten Tanah Laut. Sejak empat hari terakhir banjir sepanjang tiga kilometer lebih tergenang air setinggi pinggang orang dewasa. (nid/K-3)
